Kesbangpol Nunukan Ingatkan FPK Tak Boleh Lengah
Jumat, 20 November 2026

Kepala Kesbangpol Nunukan Hasan Basri saat membuka kegiatan silaturahmi forum kebangsaan, Kamis (19/11). (IST)
Potensi Konflik Antaretnis Harus Diantisipasi
NUNUKAN – Potensi gesekan antaretnis di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Nunukan menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) diminta meningkatkan kewaspadaan dan mampu mendeteksi sejak dini berbagai persoalan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Nunukan, Hasan Basri, saat membuka kegiatan silaturahmi FPK bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta ketua-ketua etnis di Aula Lantai II Kantor Camat Nunukan, Kamis (19/11).
Mengangkat tema Membangun Komitmen Bersama dalam Menjaga Kondusivitas Wilayah, kegiatan tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman lintas kelompok dalam mengantisipasi potensi konflik sosial.
Hasan Basri menegaskan, FPK harus memiliki kepekaan terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Sebab, persoalan yang melibatkan kelompok etnis dapat muncul kapan saja apabila tidak diantisipasi melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.
Ia mengingatkan agar FPK tidak menunggu sampai persoalan membesar sebelum mengambil langkah pencegahan.
“FPK tidak boleh lengah dalam menghadapi situasi dan kondisi di masyarakat. Kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan persoalan antaretnis bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja, khususnya di Kabupaten Nunukan,” tegas Hasan.
Menurutnya, menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi atau lembaga. Dibutuhkan keterlibatan FKUB, FKDM, tokoh adat, tokoh agama, hingga seluruh elemen masyarakat agar perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya dapat dikelola secara bijak.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas etnis. Jangan sampai persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar akibat lemahnya koordinasi dan tidak adanya komunikasi antarpihak.
“FPK tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus tetap bersatu, berkolaborasi, bersinergi, dan saling berkomunikasi dalam mengelola perbedaan yang ada, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir,” ujarnya.
Hasan menambahkan, berbagai masukan dan rumusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan. Hal itu diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia H. Abdullah T.S. menyampaikan, terdapat dua fokus utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut.
Pertama, memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas etnis serta agama untuk mempertahankan kerukunan yang selama ini terjaga di Kabupaten Nunukan.
Kedua, membangun dialog dan komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari anggota FPK, FKUB, ketua-ketua etnis, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh perempuan.
Melalui pertemuan tersebut, Kesbangpol berharap komunikasi lintas kelompok semakin kuat sehingga setiap potensi persoalan sosial dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Kapolda Kaltara Sebut Narkoba Lebih Berbahaya dari Rudal, Ratusan Jalur Tikus Jadi Tantangan

Polda Kaltara dan BP3MI Perkuat Pengawasan, Perekrutan PMI Ilegal Jadi Sasaran

Ganti Rugi Lahan Embung Lapri Dibahas, Pemkab Nunukan Siapkan Rp24 Miliar

Batuk Berkepanjangan dan Sesak Napas, Direktur RSUD Nunukan Ingatkan Bahaya Rokok

Bappeda Nunukan Perketat Kelengkapan Bukti Dukung Program Strategis Nasional

Eksploitasi Anak Jadi Sorotan, DPRD Nunukan Usulkan Perda Perlindungan Anak

Sampel Kebakaran DPRD Nunukan Dibawa ke Jakarta
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

