logo
Wilayah

Polda Kaltara dan BP3MI Perkuat Pengawasan, Perekrutan PMI Ilegal Jadi Sasaran

Jumat, 20 November 2026

Polda Kaltara dan BP3MI Perkuat Pengawasan, Perekrutan PMI Ilegal Jadi Sasaran

Kapolda Kaltara bersama Kepala BP3MI Kaltaramenandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan dan mencegah perekrutan PMI ilegal, Rabu (18/11). (IST)

Ukuran Teks
Normal

NUNUKAN – Praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius aparat kepolisian dan instansi pelindungan pekerja migran.

Sebagai upaya mempersempit ruang gerak praktik tersebut, Polda Kaltara bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rabu (18/11), di Ruang Wawasan Nusantara, Kantor BP3MI Kaltara.

Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pengawasan proses perekrutan hingga pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), sekaligus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik menegaskan, pencegahan TPPO tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat juga diperlukan, terutama dalam mendeteksi aktivitas perekrutan dan pemberangkatan PMI yang mencurigakan.

Ia mengimbau masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan perdagangan orang maupun perekrutan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.

“Saya memohon kepada ibu dan bapak sebagai masyarakat untuk membantu kami. Jika ada pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ibu dan bapak ketahui atau melihat langsung, silakan laporkan kepada kami,” tegasnya.

Menurutnya, wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan mobilitas pekerja migran. Karena itu, koordinasi antara kepolisian dan BP3MI harus diperkuat agar pencegahan maupun penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Kepala BP3MI Kaltara Kombes Pol. Andi M. Ichsan menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup empat aspek utama. Yakni, pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait pelindungan PMI dan TPPO, peningkatan layanan penempatan CPMI, serta pencegahan penempatan CPMI secara ilegal di wilayah Kaltara.

Keempat aspek tersebut menjadi landasan untuk membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi. Melalui pertukaran informasi, kedua instansi diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini terhadap aktivitas perekrutan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang.

Andi M. Ichsan menegaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar memperkuat koordinasi kelembagaan, tetapi juga memastikan calon pekerja migran memperoleh akses informasi, layanan penempatan, serta perlindungan hukum sebelum bekerja ke luar negeri.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap calon pekerja migran mendapatkan akses layanan, informasi dan perlindungan hukum sehingga dapat bekerja di luar negeri melalui jalur yang aman, resmi dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kerja sama tersebut, pengawasan terhadap penempatan pekerja migran semakin optimal. Masyarakat juga diminta lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak disertai kejelasan perusahaan penyalur, prosedur, maupun legalitas pemberangkatan.

Sebab, penempatan melalui jalur tidak resmi berpotensi membuat pekerja migran kehilangan akses perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan.

“Karena itu, masyarakat harus memastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com