Ganti Rugi Lahan Embung Lapri Dibahas, Pemkab Nunukan Siapkan Rp24 Miliar
Kamis, 19 November 2026

Embung Lapri di Sebatik Utara yang masih menjadi persoalan terkait pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat. (IST)
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyiapkan anggaran sebesar Rp24 miliar pada 2026 untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Embung Lapri di Pulau Sebatik. Namun, realisasi pembayaran masih menunggu penyelesaian tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sesuai ketentuan pengadaan tanah.
Persoalan pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan krusial pembangunan Embung Lapri yang berlokasi di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, kebutuhan lahan untuk pembangunan embung tersebut mencapai sekitar 70 hektare. Lahan itu terdiri dari 63 bidang tanah dengan 40 kepala keluarga (KK) sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
Besarnya kebutuhan lahan dan jumlah masyarakat terdampak membuat proses penyelesaian ganti rugi harus dilakukan secara cermat. Pemerintah dituntut memastikan hak masyarakat terpenuhi, sekaligus menjalankan proses administrasi dan pembayaran sesuai ketentuan.
Pada Rabu (18/11), Pemkab Nunukan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan kembali menggelar musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah Embung Lapri. Pertemuan berlangsung di Aula Garuda Perkasa Lantai II Kantor Camat Sebatik Utara.
Camat Sebatik Utara, Andi Calo, menegaskan musyawarah tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan transparan dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat terdampak.
Ia berharap seluruh pihak yang berhak menerima ganti kerugian mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai bentuk ganti kerugian yang ditawarkan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penyelesaian pembebasan lahan.
Menurutnya, pembangunan Embung Lapri memiliki kepentingan besar bagi masyarakat Sebatik, terutama dalam mendukung ketersediaan sumber daya air dan pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Penyelesaian persoalan lahan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (19/11).
Dari sisi anggaran, Bupati Nunukan, Irwan Sabri, sebelumnya menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan dana Rp24 miliar pada 2026 untuk menyelesaikan pembebasan lahan Embung Lapri.
“Tahun 2026 ini kita menganggarkan sebesar Rp24 miliar. Anggaran sudah siap, jadi keliru kalau ada anggapan pemerintah tinggal diam,” tegasnya.
Sebelumnya, proses pembebasan lahan sempat mengalami kendala teknis sehingga pembayaran yang direncanakan belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah kemudian kembali mengalokasikan anggaran agar penyelesaian ganti kerugian dapat dilanjutkan.
Saat ini, proses pengadaan tanah memasuki tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian setelah sebelumnya dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Musyawarah tersebut turut dihadiri Kepala KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan (RHR) Cabang Semarang, Dandim 0911/Nunukan, Danramil 0911-02/Sebatik, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kapolres Nunukan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, serta masyarakat yang berhak menerima ganti kerugian.
Melalui tahapan tersebut, pemerintah berharap ada kesepakatan mengenai bentuk ganti kerugian sehingga proses pembayaran dapat segera dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku. (*)
Reporter: Asrin
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Batuk Berkepanjangan dan Sesak Napas, Direktur RSUD Nunukan Ingatkan Bahaya Rokok

Bappeda Nunukan Perketat Kelengkapan Bukti Dukung Program Strategis Nasional

Eksploitasi Anak Jadi Sorotan, DPRD Nunukan Usulkan Perda Perlindungan Anak

Sampel Kebakaran DPRD Nunukan Dibawa ke Jakarta

Olah Rumput Laut Jadi Amplang, Pemkab Nunukan Bidik Pasar Malaysia

Kapolda Kaltara Petakan Kelemahan Pengamanan Perbatasan, Pos Polisi dan Fasilitas Jadi Sorotan

572 ASN Nunukan Ikuti ProASN, Pemkab Perkuat Sistem Manajemen Talenta
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

