PAD Hanya Rp110 Miliar, Nunukan Masih Bergantung pada Transfer Pusat

NUNUKAN – Ketergantungan Kabupaten Nunukan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Dari total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1,396 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya ditargetkan Rp110,26 miliar.

Kondisi tersebut diakui Bupati Nunukan Irwan Sabri saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Senin (9/11).

Dalam paparannya, Irwan menjelaskan, pendapatan transfer masih mendominasi struktur penerimaan daerah dengan nilai mencapai Rp1,276 triliun. Sementara PAD ditargetkan Rp110,26 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,22 miliar.

Komposisi tersebut menunjukkan ruang kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan masih terbatas karena sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah.

Irwan tidak menampik kondisi tersebut. Menurutnya, penguatan kemandirian fiskal menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah agar pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada dana transfer.

“Struktur tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat ditopang oleh sumber transfer. Oleh karena itu, upaya penguatan kemandirian fiskal akan dilakukan secara bertahap,” kata Irwan.

Ia menegaskan, peningkatan PAD harus dilakukan melalui optimalisasi potensi daerah tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional. Langkah yang disiapkan antara lain memperbaiki pelayanan pajak dan retribusi, memutakhirkan basis data pendapatan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Melalui perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data pendapatan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional,” tegasnya.

Di sisi belanja, RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp1,421 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,109 triliun, termasuk belanja pegawai senilai Rp674,31 miliar.

Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp186,83 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi mencapai Rp150,51 miliar.

Dengan keterbatasan kemampuan fiskal, Irwan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kebijakan anggaran tahun 2027 kami arahkan pada penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benar mendukung kebutuhan dasar dan aktivitas produktif masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar belanja operasional tidak sekadar menjadi rutinitas pengeluaran pemerintah. Pengalokasiannya harus berkaitan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Alokasi belanja operasi diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintahan serta kebutuhan operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar diperlukan dan menghasilkan manfaat,” katanya.

Adapun belanja modal akan diarahkan secara selektif, terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta peningkatan kapasitas pelayanan publik. Kesiapankegiatan, manfaat pembangunan, dan kemampuan pendanaan daerah harus menjadi pertimbangan sebelum program dilaksanakan.

“Belanja modal akan diarahkan secara selektif kepada pembangunan dan pemeliharaan kapasitas pelayanan publik serta infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Irwan menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin anggaran pembangunan terserap untuk kegiatan yang tidak memiliki urgensi maupun manfaat yang jelas. Karena itu, pelaksanaan program harus mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan keuangan daerah.

Seluruh penetapan program dalam RAPBD 2027, lanjutnya, tetap berpedoman pada prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2027. Belanja wajib dan pemenuhan pelayanan dasar juga tetap menjadi perhatian utama.

“Kita harus memastikan agar kemampuan anggaran yang tersedia dipusatkan pada kebutuhan paling penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid