Awasi Dua Perusahaan Sawit
Minggu, 15 November 2026

Tim pengawas LKPM DPMPTSP Bulungan saat melaksanakan pengawasan lapangan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit. (IST)
DPMPTSP Periksa Realisasi Investasi hingga Kemitraan
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan memperketat pengawasan terhadap aktivitas investasi di sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui Tim Pengawas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan pemeriksaan lapangan terhadap dua perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.
Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perizinan serta memenuhi kewajiban pelaporan realisasi investasi.
Kepala DPMPTSP Bulungan, Muhammad Saleh, mengatakan pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut regulasi terbaru mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaporan kegiatan penanaman modal.
“Kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal sekaligus memastikan perusahaan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Saleh kepada Koran Kaltara.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pengawasan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Selain itu, tim juga berpedoman pada Peraturan Kepala BKPM/Kementerian Investasi RI Nomor 5 Tahun 2025 serta Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim melakukan sejumlah evaluasi, mulai dari verifikasi kesesuaian realisasi investasi, pemenuhan kewajiban perizinan, tata kelola lingkungan hingga pelaksanaan kemitraan perkebunan.
“Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan komitmen dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Menurut Saleh, pengawasan secara langsung juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kewajibannya secara transparan dan bertanggung jawab.
Melalui evaluasi lapangan, pemerintah daerah berharap aktivitas investasi di Kabupaten Bulungan tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan kemitraan dengan masyarakat.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi, sekaligus mendorong iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Viral Disebut Berada di Tengah Hutan, Kodim Bulungan Tegaskan Lokasi Kopdes Punya Akses Jalan

Pegulat Bulungan Borong 11 Emas

Gugatan PMH Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Warga Mangkupadi Protes hingga Kaca PN Pecah

Dua Terdakwa Kasus Ijazah Palsu DPRD Bulungan Dituntut Dua Tahun Penjara

GKBM Kembali Gelar Aksi di Kantor Gubernur

Kemampuan Digital Siswa Bulungan Masih Lemah, Guru Diminta Persiapkan TKA Sejak Dini

Perkuat UKS, Pemkab Bulungan Dorong Guru Wujudkan Sekolah Sehat dan Aman bagi Anak
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Venue Porprov II Kaltara di Malinau Siap 95 Persen

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

