Upah Rp4 Juta, Hidup Rp5 Juta
Kamis, 19 November 2026

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama jajaran terkait dalam rapat penetapan UMP dan UMSP 2027 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara. (IST)
UMP Kaltara 2027 baru Memenuhi 77,48 Persen Kebutuhan Hidup Layak
TANJUNG SELOR – Angka upah minimum di Kalimantan Utara (Kaltara) masih berada di bawah kebutuhan hidup layak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901, sementara standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada 2026 mencapai Rp5.198.544.
Dengan demikian, UMP yang akan berlaku tahun depan baru mencapai 77,48 persen dari nilai KHL. Selisih keduanya mencapai Rp1.170.643.
Penetapan tersebut diputuskan melalui Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11). Rapat dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, didampingi Asisten I Pemprov Kaltara Sanusi dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Asnawi.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari regulasi, kondisi ekonomi daerah, hingga kemampuan dunia usaha.
"Pada prinsipnya, keputusan yang diambil telah dikalkulasikan secara matang agar berkeadilan dalam melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah sehingga iklim investasi di Kalimantan Utara tetap tumbuh dan kondusif," ujarnya Zainal, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah turut memperhatikan pandangan berbagai unsur dalam proses pembahasan, termasuk akademisi, pengusaha, dan perwakilan pekerja. Pemerintah berupaya menjembatani kepentingan pekerja dengan kemampuan dunia usaha agar kebijakan pengupahan tetap berimbang.
"Pemerintah, bersama unsur akademisi, senantiasa berada di tengah untuk menjembatani berbagai pandangan tersebut. Acuan utama kita tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, mencakup aspek yuridis, data ekonomi dari BPS, serta pertimbangan teknis lainnya guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah indikator ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 mencapai 2,56 persen.
Perhitungan UMP 2027 menggunakan nilai koefisien alfa sebesar 0,75. Penentuan nilai tersebut dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi.
Selain UMP, sidang pleno juga menyetujui Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha. Besarannya berada di atas UMP yang ditetapkan.
Ketiga sektor tersebut meliputi pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp4.070.174.
Zainal menegaskan, kebijakan pengupahan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak pekerja tanpa mengabaikan kondisi dan kemampuan perusahaan.
"Melalui penetapan ini, kami berharap seluruh pelaku usaha dan pekerja/buruh dapat memahami bahwa kebijakan pengupahan harus memperhatikan keseimbangan. Hak pekerja tetap terlindungi, sementara keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di Kalimantan Utara juga harus dijaga," ungkapnya.
Sebagai dasar perhitungan, penetapan upah minimum mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Formula penghitungan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Tiga Hari Operasi, BNNP Kaltara Sita 28,4 Kg Sabu

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Sudah Bayar BPJS, Pasien Masih Beli Obat

Kapolda Kaltara Bidik Bandar hingga Pemodal Narkoba

Ribuan Pencaker Berburu Peluang Kerja

Tambang Emas Sekatak Diusulkan Jadi Tambang Rakyat, Pemkab Tunggu Regulasi

31 Perusahaan Didekatkan dengan Pencari Kerja Kaltara
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

