Kapolda Kaltara Bidik Bandar hingga Pemodal Narkoba

TARAKAN – Pemberantasan narkoba di Kalimantan Utara (Kaltara) tak boleh berhenti pada penangkapan pengedar di lapangan. Jaringan di balik peredaran barang haram itu, mulai dari pemasok, bandar hingga pemodal, harus ikut dibongkar.

Strategi tersebut ditegaskan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Brigjen Andi Syahriful Taufik. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi mengenai keberadaan bandar narkoba, termasuk melalui jalur komunikasi tertutup.

"Kami berharap masyarakat yang mengetahui posisi bandar bisa menginformasikan kepada kami secara tertutup, supaya bisa kami tindak lanjuti," ujarnya.

Menurutnya, pengungkapan kasus narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan pengedar di tingkat bawah. Kepolisian harus menelusuri lebih jauh sumber pasokan, lokasi produksi, jaringan distribusi hingga pihak yang menjadi pemodal.

Ia menegaskan, hal tersebut menjadi tantangan sekaligus bagian dari strategi penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

"Kami tidak akan berhenti hanya kepada pelaku-pelaku pengedar di lapangan. Ini ada yang memproduksi, produksinya di mana, siapa yang membiayai, bandarnya siapa, lewat mana dia memasukkan ke Indonesia dan sebagainya. Nanti akan kami dalami," tegasnya.

Pernyataan tersebut juga disampaikan di tengah munculnya aksi penolakan warga terhadap seorang penduduk yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di wilayah Malinau.

Andi Syahriful mengaku telah menerima video kejadian tersebut dari Bupati Malinau. Dalam rekaman itu, terlihat sekelompok warga menyampaikan penolakan terhadap keberadaan orang yang diduga terlibat narkoba di lingkungan mereka.

Bahkan, warga meminta orang tersebut membongkar rumah dan meninggalkan kampung.

Kapolda mengapresiasi keberanian masyarakat yang secara kolektif menunjukkan sikap menolak peredaran narkoba. Namun, ia mengingatkan agar tindakan tersebut tidak berkembang menjadi aksi main hakim sendiri.

"Meskipun ini bukan jalan terbaik, tetapi itu bentuk atensi dari masyarakat yang sudah mulai menolak warga di sekitar mereka untuk melakukan peredaran dan penggunaan narkoba," ungkapnya.

Ia menekankan, tindakan masyarakat seperti itu perlu dimitigasi dan dikelola melalui pendekatan hukum. Dengan demikian, semangat warga dalam memerangi narkoba tetap terjaga tanpa menimbulkan persoalan hukum baru.

Selain mengandalkan penindakan kepolisian, Polda Kaltara juga mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk melalui penerbitan peraturan daerah (Perda) terkait P4GN.

Menurutnya, perang terhadap narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari masyarakat, pemerintah hingga aparat penegak hukum.

Melalui sinergi tersebut, pemberantasan narkoba di Kaltara diharapkan tidak hanya menyasar pengedar di tingkat bawah, tetapi juga mampu membongkar jaringan besar yang menjadi sumber pasokan dan mengendalikan peredaran narkotika. (*)

Reporter: Sofyan

Redaktur: Nurul Mujib Lamunsari