24 Ahli Waris Tagih Jawaban PT KHN
Jumat, 20 November 2026
MALINAU – Empat tahun proses perundingan belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi masyarakat adat Mentarang Hulu. Sebanyak 24 ahli waris tanah adat dari lima desa kini menagih jawaban tertulis PT Kayan HydroPower Nusantara (KHN) atas tuntutan penyelesaian hak atas tanah mereka yang terdampak genangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang.
Hingga melewati tenggat 12 hari sejak tuntutan disampaikan pada 5 November 2026, masyarakat mengaku belum menerima jawaban resmi dari perusahaan. Mereka meminta kepastian atas hak tanah adat yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Juru Bicara 24 Ahli Waris Tanah Adat Mentarang Hulu sekaligus Ketua Ahli Waris Tanah Adat Lung Metuil, Fenry Alpius, SE, M.Si, mengatakan tuntutan tersebut mewakili 24 wilayah tanah adat yang terdampak genangan air.
"Adapun 24 wilayah tanah adat yang terdampak genangan air akibat pembangunan proyek strategis nasional tersebut tersebar di lima desa, yakni Desa Lung Berang, Lung Simau, Lung Sulit, Lung Semamu dan Desa Temalang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau," ungkap Fenry.
Fenry menjelaskan, proses negosiasi antara masyarakat adat Pa Kinayeh Mentarang Hulu dengan PT KHN telah berlangsung sekitar empat tahun. Pembahasan tersebut melibatkan 24 ahli waris tanah adat dan lima kepala desa dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Malinau.
"Kesepakatan bersama akhirnya tercapai pada 21 Desember 2025 dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak," jelas Fenry.
"Kesepakatan itu disaksikan Camat Mentarang Hulu, Kepala BPMD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diketahui Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau," sambung dia.
Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada awal Januari 2026 PT KHN melalui PT Kayan Investama Internasional (KII) mulai melakukan pengukuran dan pendataan wilayah terdampak.
Pekerjaan dibagi menjadi dua tim, yakni tim pendataan permukiman dan tanaman tumbuh serta tim pendataan tanah adat.
"Tim permukiman dan tanaman tumbuh menyelesaikan pekerjaan pada Juni 2026. Sementara pendataan tanah adat diselesaikan pada Oktober 2026, meskipun masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan penyelesaian pengukuran dan pendataan lebih lanjut," ujarnya.
Persoalan kemudian berlanjut melalui musyawarah adat yang digelar pada 3 November 2026 di BPU Singai Terang. Musyawarah tersebut diikuti 24 ahli waris tanah adat bersama lima kepala desa di Mentarang Hulu.
"Hasil musyawarah dituangkan dalam dokumen Piagam Tuntutan Masyarakat Adat Mentarang Hulu sebagai dasar penyampaian aspirasi kepada perusahaan," tegasnya.
Pada 5 November 2026, piagam tersebut diserahkan kepada PT KHN di Malinau. Penyampaian dipimpin Kepala Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang Hulu, Yosep Pangiran.
"Masyarakat meminta PT KHN maupun PT KII memberikan jawaban tertulis atas seluruh tuntutan dalam waktu 12 hari sejak piagam disampaikan," tuturnya.
Selain kepada perusahaan, tembusan piagam tuntutan juga disampaikan kepada Bupati Malinau. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten II, dan pejabat bidang pertanahan.
"Bupati Malinau menyambut baik aspirasi masyarakat adat. Bahkan, bupati langsung berkomunikasi dengan pimpinan PT KHN dan menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dengan 24 ahli waris tanah adat untuk membahas tuntutan tersebut," kata Fenry.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan terlewati, masyarakat mengaku belum menerima jawaban tertulis dari PT KHN maupun PT KII.
Fenry menyayangkan belum adanya respons resmi perusahaan terhadap tuntutan masyarakat adat yang wilayahnya terdampak langsung pembangunan PLTA Mentarang.
"Kami menilai PT KHN maupun PT KII tidak menunjukkan iktikad baik. Sepertinya tidak menghargai masyarakat adat Dayak Mentarang Hulu yang terkena dampak genangan air akibat pembangunan PLTA Mentarang," tegas Fenry.
Ia menambahkan, masyarakat adat tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kepastian. Mereka berharap perusahaan memberikan tanggapan resmi sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan tuntutan 24 ahli waris tanah adat.
"Pembangunan proyek strategis nasional semestinya berjalan dengan tetap menghormati keberadaan masyarakat adat serta memperhatikan hak-hak masyarakat yang wilayahnya terdampak," pungkasnya.
Masyarakat adat Mentarang Hulu berharap Pemkab Malinau kembali mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Mereka menginginkan adanya pertemuan antara perusahaan dan para ahli waris agar tuntutan yang telah disampaikan memperoleh kepastian penyelesaian. (*)
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Porprov II Kaltara Resmi Dibuka, Gubernur Bidik Atlet Tembus PON 2028

Mahasiswa Malinau di Makassar Tagih Asrama Daerah

Taufik Kembali Pimpin BPC Gapensi Malinau Periode 2026–2031

Agus Salim Apresiasi MTQ X Kaltara di Malinau, Dukung Pembinaan Al-Qur'an Berkelanjutan

Lembaga Adat Dayak Lundayeh Malinau Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Cabai Kembali Mengalami Penurunan

Pekerjaan Rumah Pendidikan di Malinau
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

