Puluhan Mahasiswa Demo DPRD Kukar

TENGGARONG, Koran Kaltara - Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (19/1/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

Di bawah terik matahari, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat. Seruan “Hidup Mahasiswa” menggema di halaman kantor DPRD, memecah suasana aktivitas perkantoran.

Mahasiswa menilai wacana Pilkada melalui DPRD berpotensi mereduksi hak demokrasi rakyat serta membuka ruang pengambilan keputusan yang hanya berlangsung di kalangan elite politik.

“Perlu digarisbawahi, isu yang kami bawa adalah isu nasional, bukan isu kedaerahan. Karena itu, anggota DPRD Kukar memiliki kewajiban untuk mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan,” ujar Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Kukar, Rangga Bahtiar.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan pengamanan internal DPRD. Sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara.

Setelah beberapa waktu berorasi, perwakilan mahasiswa diterima masuk ke ruang musyawarah DPRD Kukar dan disambut oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama sejumlah anggota dewan.

Rangga mengungkapkan, mahasiswa sempat menunggu cukup lama hingga anggota DPRD Kukar berkumpul dan bersedia menerima aspirasi secara langsung.

“Memang tadi cukup lama menunggu. Setelah kami berdiskusi, bisa disimpulkan bahwa hari ini DPRD Kukar belum berani menyampaikan sikap konkret secara kelembagaan,” katanya.

Ia menjelaskan, anggota DPRD baru menyampaikan sikap secara personal, bukan atas nama lembaga maupun partai politik.

“Mereka menyampaikan sikap sebagai individu dan menyatakan sepakat menolak Pilkada melalui DPRD. Namun secara kelembagaan belum ada pernyataan resmi,” jelas Rangga.

Menurutnya, DPRD Kukar belum berani mengeluarkan pernyataan tertulis karena pertimbangan kode etik partai.

“Baik DPRD maupun partai, mereka belum berani menyampaikan sikap resmi secara tertulis karena khawatir melanggar kode etik partai,” tambahnya.

Dalam petisi yang disepakati bersama, mahasiswa memberikan tenggat waktu kepada DPRD Kukar untuk menyampaikan sikap penolakan secara tertulis kepada pemerintah provinsi.

“Kami memberi waktu 3 x 24 jam setelah petisi ditandatangani agar DPRD Kukar menyampaikan penolakan secara resmi,” tegas Rangga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan apresiasi atas aksi mahasiswa yang dinilainya sebagai bagian dari kontrol demokrasi.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran mahasiswa hari ini. Ini bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan patut dihargai,” ujarnya.

Ahmad Yani menegaskan bahwa secara pribadi ia menolak keras wacana Pilkada tidak langsung karena dinilai mencederai demokrasi.

“Saya selaku Ketua DPRD menolak keras wacana Pilkada melalui DPRD. Ini mencederai hati rakyat dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” tegasnya.

Ia menilai, mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak merepresentasikan suara masyarakat secara menyeluruh.

“Jumlah anggota DPRD hanya 45 orang dan itu lebih merepresentasikan suara partai, bukan suara rakyat secara keseluruhan,” katanya.

Ahmad Yani memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah provinsi dan juga ke pemerintah pusat. Kami berharap tidak ada upaya melegalkan Pilkada melalui DPRD,” ujarnya.

Aliansi Mahasiswa Kukar memastikan akan mengawal komitmen tersebut. Mereka berencana melakukan tindak lanjut selama tiga hari ke depan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

“Jika dalam 3 x 24 jam sikap penolakan itu tidak disampaikan secara resmi, kami siap menggelar aksi lanjutan. Bahkan kami juga akan bergabung dengan mahasiswa di tingkat provinsi,” tutup Rangga. (*)

Reporter: Aswin/Koran Kaltim