Polresta Bulungan Periksa Pimpinan PKBM Endless

TANJUNG SELOR – Penyidik Polresta Bulungan mulai mendalami dugaan penerbitan ijazah kesetaraan Paket A yang tidak sesuai prosedur di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Endless. Pimpinan lembaga tersebut berinisial SN telah dimintai keterangan sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan penerbitan ijazah di lembaga pendidikan nonformal tersebut. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan untuk menelusuri keabsahan dan status administrasi dokumen yang dipersoalkan.

Plh Wakil Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) Polresta Bulungan, Iptu Gibson, membenarkan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

“Kami sudah memanggil Kepala PKBM Endless berinisial SN untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” ujar Gibson saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, penyidik juga telah mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan untuk memastikan keabsahan ijazah yang menjadi objek laporan.

Polisi mencatat terdapat dua laporan yang berkaitan dengan dugaan penerbitan ijazah tidak sesuai prosedur. Laporan tersebut menyeret pimpinan PKBM Endless serta dua nama anggota DPRD Bulungan berinisial LB dan LL.

“Ini kan dua laporan yang sama mengenai dugaan pengeluaran ijazah tidak sesuai prosedur. Kalau proses hukum berjalan untuk satu laporan, tentunya berlanjut untuk semuanya,” tegas Gibson.

Kasus ini mencuat setelah anggota DPRD Bulungan berinisial LB melaporkan dugaan penerbitan ijazah Paket A atas namanya oleh PKBM Endless pada 2020.

LB mengaku tidak pernah mendaftarkan diri maupun mengikuti kegiatan belajar-mengajar di lembaga tersebut. Ia menyebut, kedatangannya ke PKBM Endless milik SN saat itu hanya untuk berkonsultasi mengenai rencana pendaftaran program Paket C bagi dirinya dan Paket A untuk anaknya. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

LB juga menegaskan seluruh dokumen kelulusan yang dimilikinya, mulai dari ijazah Paket A, Paket B hingga Paket C, diterbitkan oleh lembaga pendidikan lain.

“Seluruh dokumen kelulusan saya yang sah, mulai dari Paket A, B, hingga Paket C, dikeluarkan oleh lembaga lain, yakni PKBM Ba’ats Darif di Desa Jelarai,” terang LB.

Ia berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tersebut sehingga persoalan penerbitan ijazah yang mencatut namanya dapat menjadi terang.

Sementara itu, Pimpinan PKBM Endless, SN, membantah tuduhan LB. Ia mengklaim LB tercatat sebagai peserta didik dan telah mengikuti tahapan pendidikan hingga menjalani ujian Paket A sebelum ijazah diterbitkan pada 2020.

“LB mendaftar di sini, ikut belajar, dan ikut ujian Paket A, sehingga kami menerbitkan ijazah tersebut,” kata SN.

Namun, saat dikonfirmasi mengenai kelengkapan arsip administrasi peserta didik, seperti formulir pendaftaran, buku induk, rapor, hingga dokumentasi pembelajaran, SN mengakui dokumen tersebut tidak tersimpan dalam bentuk fisik.

Ia mengaku hanya memiliki daftar hadir peserta didik yang tersimpan di telepon genggamnya.

SN berdalih, keabsahan dokumen yang diterbitkan PKBM Endless mengacu pada sistem data pendidikan yang terintegrasi dengan pemerintah, khususnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

“Yang penting Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan nomor NISN kita sesuai dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Kalau tidak sama, ijazah paket tersebut batal,” jelasnya.

Dalam keterangannya, SN juga mengungkapkan adanya kebijakan fleksibilitas dalam proses pembelajaran di PKBM Endless, terutama bagi peserta didik dengan kategori usia tertentu.

Ia mencontohkan, peserta yang mendaftar Paket A dengan usia di atas 45 tahun tetap dapat diterbitkan ijazah meskipun tidak mengikuti proses pembelajaran secara langsung. Sementara peserta berusia di bawah 25 tahun disebut tetap dibuatkan rapor.

“Sebagai contoh, bila seseorang mendaftar Paket A dengan usia di atas 45 tahun, meskipun tidak pernah ikut proses belajar atau tidak turun sekolah, tetap dibuatkan ijazah Paket A-nya. Tetapi kalau usianya di bawah 25 tahun, baru kita buatkan rapor,” ungkap SN.

Meski demikian, SN mengklaim penerbitan ijazah Paket B dan Paket C di PKBM Endless telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.

Hingga kini, penyidik Polresta Bulungan masih mendalami kedua laporan tersebut dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan untuk memastikan status administrasi dan keabsahan ijazah yang dipersoalkan. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid