Percepat Pembangunan Desa di Perbatasan

NUNUKAN – Pembangunan desa di kawasan perbatasan negara membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan. Profesionalisme aparatur menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik berjalan efektif dan tepat sasaran.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPPDT) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Nunukan, Selasa (10/11).

Mewakili Bupati Nunukan Irwan Sabri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Amin, menegaskan aparatur kecamatan dan desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, posisi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan pembangunan kawasan perbatasan harus mendapat perhatian serius. Kemajuan wilayah perbatasan tidak cukup hanya ditopang aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga harus diimbangi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan negara yang memiliki posisi sangat strategis. Wilayah kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki banyak desa yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan,” ujarnya.

Amin menekankan, kemajuan daerah sangat bergantung pada perkembangan desa. Karena itu, aparatur pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi harus mampu merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

Kemampuan menyusun perencanaan, mengelola anggaran desa, serta memberikan pelayanan publik secara profesional dan bertanggung jawab menjadi kompetensi yang harus dimiliki setiap aparatur.

“Oleh karena itu, aparatur kecamatan dan desa dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusun perencanaan, serta mengelola anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dia berharap, peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtektersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Program yang disusun harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.

Para camat dan kepala desa juga diminta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk membahas berbagai persoalan di lapangan, bertukar pengalaman, serta merumuskan solusi atas hambatan pembangunan.

“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Nunukan terus berkembang, semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antartingkatan pemerintahan.

Menurutnya, percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan koordinasi yang kuat mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Tanpa sinergi yang terarah, program pembangunan berpotensi berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain penguatan koordinasi, Edi mendorong kerja sama antardesa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sejumlah sektor yang dapat dikembangkan meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga pariwisata.

Penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), juga dinilai dapat memperluas peluang usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar desa-desa di wilayah perbatasan mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya. (*)

Reporter: Asrin

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid