logo
Wilayah

Pemkab KTT Siapkan Pemerintahan Desa Kasai

Rabu, 11 November 2026

Pemkab KTT Siapkan Pemerintahan Desa Kasai

M. Arief Prasetiawan

Ukuran Teks
Normal

TANA TIDUNG – Desa Persiapan Kasai di Kabupaten Tana Tidung (KTT) segera memulai penyelenggaraan pemerintahan. Namun, operasional desa baru yang wilayahnya mencakup sebagian Desa Seludau dan Desa Buong Baru tersebut masih menunggu penunjukan pejabat sementara (PJ) oleh pemerintah daerah.

Desa persiapan yang berada di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Betayau itu dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, sebagian warga yang masuk dalam wilayah desa persiapan memiliki jarak cukup jauh dari pusat permukiman desa induk, sementara lokasinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPPPAPMD) Tana Tidung, M. Arief Prasetiawan, mengatakan sebelum pemerintahan desa mulai berjalan, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menunjuk PJ.

“Sebelum pemerintahan itu dimulai kan status  desa itu harus ada Pejabat Sementara (PJ)- nya. Kalau berbicara tempat kantor desa sementara itu sudah ada, tinggal penunjukkan PJ-nya dari Pemda,” katanya, Rabu (11/11/2026).

Dia menambahkan, hingga kini belum dipastikan instansi yang akan menjadi sumber penunjukan PJ tersebut.

“Untuk penunjukan PJ sendiri juga belum diketahui apakah dari kecamatan atau dari PMD atau dari desa itu sendiri. Kan PJ itu melaksanakan pemerintahan dulu, nanti ada kewajiban untuk melaporkan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut,” tambahnya.

Arief menjelaskan, PJ yang nantinya ditunjuk bertanggung jawab menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses tersebut juga akan diawasi pemerintah provinsi dan kementerian terkait sebagai bagian dari tahapan menuju pemberian kode desa.

“Tapi diawasi oleh provinsi dan kementerian. Nah simultan setelah itu nantinya kementerian akan turun untuk melakukan verifikasi. Kalau laporan pemerintahannya bagus, kita akan memberikan kode desa resmi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan kinerja PJ akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Masa evaluasi dapat berlangsung selama satu hingga tiga tahun, bergantung pada hasil penilaian dan proses verifikasi dari kementerian. Meski demikian, pemerintah daerah berharap tahapan tersebut dapat dipercepat.

“Untuk evaluasinya tergantung dari kementerian. Bisa satu tahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Tapi kita berusaha secepatnya. Kalau bisa setelah enam bulan itu sudah bisa dilakukan verifikasi. Kalau Kemendagri mau turun, kita bisa fasilitasi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Kurniawin  

Editor: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com