Pemkab KTT Siapkan Pemerintahan Desa Kasai
Rabu, 11 November 2026

M. Arief Prasetiawan
TANA TIDUNG – Desa Persiapan Kasai di Kabupaten Tana Tidung (KTT) segera memulai penyelenggaraan pemerintahan. Namun, operasional desa baru yang wilayahnya mencakup sebagian Desa Seludau dan Desa Buong Baru tersebut masih menunggu penunjukan pejabat sementara (PJ) oleh pemerintah daerah.
Desa persiapan yang berada di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Betayau itu dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, sebagian warga yang masuk dalam wilayah desa persiapan memiliki jarak cukup jauh dari pusat permukiman desa induk, sementara lokasinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPPPAPMD) Tana Tidung, M. Arief Prasetiawan, mengatakan sebelum pemerintahan desa mulai berjalan, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menunjuk PJ.
“Sebelum pemerintahan itu dimulai kan status desa itu harus ada Pejabat Sementara (PJ)- nya. Kalau berbicara tempat kantor desa sementara itu sudah ada, tinggal penunjukkan PJ-nya dari Pemda,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Dia menambahkan, hingga kini belum dipastikan instansi yang akan menjadi sumber penunjukan PJ tersebut.
“Untuk penunjukan PJ sendiri juga belum diketahui apakah dari kecamatan atau dari PMD atau dari desa itu sendiri. Kan PJ itu melaksanakan pemerintahan dulu, nanti ada kewajiban untuk melaporkan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut,” tambahnya.
Arief menjelaskan, PJ yang nantinya ditunjuk bertanggung jawab menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses tersebut juga akan diawasi pemerintah provinsi dan kementerian terkait sebagai bagian dari tahapan menuju pemberian kode desa.
“Tapi diawasi oleh provinsi dan kementerian. Nah simultan setelah itu nantinya kementerian akan turun untuk melakukan verifikasi. Kalau laporan pemerintahannya bagus, kita akan memberikan kode desa resmi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arief mengungkapkan kinerja PJ akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Masa evaluasi dapat berlangsung selama satu hingga tiga tahun, bergantung pada hasil penilaian dan proses verifikasi dari kementerian. Meski demikian, pemerintah daerah berharap tahapan tersebut dapat dipercepat.
“Untuk evaluasinya tergantung dari kementerian. Bisa satu tahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Tapi kita berusaha secepatnya. Kalau bisa setelah enam bulan itu sudah bisa dilakukan verifikasi. Kalau Kemendagri mau turun, kita bisa fasilitasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Kurniawin
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Jejak Abdul Hamid Terputus di Kilometer 12 Bebatu

Evaluasi MBG, KTT Fokus Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan

Bantu Kebutuhan Darah Tana Tidung

Porprov II Kaltara, Tana Tidung Pasang Target 60 Emas

Delapan Pelari Tana Tidung Naik Podium

Sabri: Pemuda KTT Harus Berani Maju dan Berkembang

ISPA di KTT Tembus 2.870 Kasus Hingga Oktober
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

Iuran BPJS Diduga Tertunggak, Pemkot Minta Intracawood Bertanggung Jawab

Polisi Tidur Halmahera Tarakan Dipersoalkan, IMM Minta RDP

