Nasib Kenaikan Upah Tarakan 2027 Dibahas Besok
Minggu, 22 November 2026

Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tarakan membahas tata tertib sebagai pedoman rapat penentuan usulan UMK dan UMSK 2027 di Kantor Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan. (IST)
TARAKAN – Harapan pekerja terhadap kenaikan upah pada 2027 mulai memasuki meja pembahasan. Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tarakan bersiap menentukan usulan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) 2027. Tahapan awal ditandai dengan penyelesaian tata tertib yang akan menjadi pedoman dalam rapat pembahasan besaran upah.
Pembahasan tata tertib tersebut digelar di Kantor Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan, Jumat (20/11/2026). Seluruh unsur Depeko terlibat, mulai dari pemerintah, pekerja, pengusaha hingga akademisi.
Wakil Ketua Depeko Tarakan dari unsur akademisi, Dr. Witri Yuliawati, mengatakan pembahasan tata tertib menjadi agenda awal sebelum rapat penentuan besaran UMK dan UMSK 2027 dilaksanakan.
Menurutnya, sejumlah ketentuan teknis diperjelas agar proses pembahasan upah minimum berlangsung tertib dan sesuai mekanisme yang disepakati bersama.
"Mulai dari tugas kesekretariatan, tujuan dibentuknya Depeko, sampai tata tertib rapat mengenai kuorum, persentase kehadiran, keterlambatan, dan beberapa poin lainnya," terang Witri, Minggu (22/11/2026).
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah poin krusial yang perlu diatur secara khusus dalam tata tertib. Pengaturan tersebut untuk mengantisipasi persoalan teknis maupun perbedaan pandangan selama proses pembahasan berlangsung.
Dalam rapat tersebut, seluruh unsur yang tercantum dalam surat keputusan (SK) keanggotaan Depeko turut hadir. Karena Ketua Depeko berhalangan, rapat dipimpin langsung oleh Witri selaku wakil ketua.
Tahapan selanjutnya adalah rapat pembahasan besaran UMK dan UMSK Tarakan 2027 yang dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026), mulai pukul 09.00 WITA, di kantor yang sama.
Witri menyebutkan, undangan kepada seluruh anggota telah disiapkan sesuai ketentuan, yakni paling lambat disampaikan tiga hari sebelum rapat dilaksanakan.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar sehingga usulan besaran upah minimum Kota Tarakan dapat segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara.
"Harapannya tanggal 25 itu usulan kita sudah sampai di gubernur," pungkasnya. (*)
Reporter: Sofyan
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Hendak Bersihkan Parit, Pria 62 Tahun Terjepit

Buruh Tarakan Bidik KHL, Pengusaha Berpegang Formula

Lawan Arah Berujung Tabrakan di Kusuma Bangsa

Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

DPRD Kaltara Desak Jalan Gajah Mada Dikembalikan ke Pemkot

Pemkot Ingin Ambil Alih Jalan Gajah Mada, DPRD Desak Perbaikan

Jalan Rusak Gajah Mada Tarakan Makan Korban, Rahang Pengendara Patah
Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

Kapolda Kaltara Petakan Kelemahan Pengamanan Perbatasan, Pos Polisi dan Fasilitas Jadi Sorotan

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

