logo
Wilayah

Buruh Tarakan Bidik KHL, Pengusaha Berpegang Formula

Minggu, 22 November 2026

Buruh Tarakan Bidik KHL, Pengusaha Berpegang Formula

ilustrasi

Ukuran Teks
Normal

TARAKAN – Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan 2027 mulai dipertaruhkan. Kalangan buruh mendorong penggunaan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah mencapai Rp5,1 juta, sedangkan pengusaha meminta penghitungan tetap berpijak pada regulasi dan indikator ekonomi resmi.

Perbedaan pandangan tersebut diperkirakan mewarnai rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Tarakan yang dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026). Pertemuan ini menjadi tahap penting untuk merumuskan rekomendasi kenaikan upah pekerja tahun depan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tarakan, Zaini, mengatakan pihaknya akan berpegang pada ketentuan regulasi serta data resmi dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum.

Menurutnya, pembahasan UMK tidak bisa hanya didasarkan pada keinginan masing-masing pihak, tetapi harus mempertimbangkan indikator ekonomi yang telah dihitung dan dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kalau dari Apindo sendiri sesuai dengan data regulasi. Artinya kita tidak bisa berbicara tanpa data. Pertumbuhan ekonomi itu kan diolah oleh data juga. BPS yang punya data, nanti kita bahas di pleno," terang Zaini, Minggu (22/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam pembahasan upah sebelumnya, pihak pengusaha mengusulkan penggunaan nilai alfa sebesar 0,5 dalam formula penghitungan kenaikan upah. Sementara itu, serikat pekerja menginginkan nilai alfa 1,0. Pemerintah kemudian mengambil jalan tengah dengan menetapkan angka 0,7.

Terkait kemungkinan penggunaan formula yang sama dalam pembahasan UMK Tarakan 2027, Zaini belum dapat memastikan. Menurutnya, hal tersebut masih harus dikaji bersama dalam rapat Dewan Pengupahan.

"Untuk penerapannya nanti kita kaji dulu," katanya.

Di sisi lain, perwakilan serikat pekerja mendorong agar penghitungan UMK 2027 mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Tarakan yang disebut telah mencapai sekitar Rp5,1 juta.

Anggota Dewan Pengupahan Kota Tarakan dari unsur Serikat Pekerja Kahutindo, Sulaiman, mengatakan persiapan kalangan buruh menghadapi rapat pleno telah dilakukan melalui pembahasan internal organisasi.

Ia menyebutkan, secara teknis pemerintah telah memberikan petunjuk melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua opsi penghitungan, yakni mengacu pada KHL atau menggunakan formula pengupahan.

"Kalau memakai KHL, memang angkanya agak tinggi karena kebutuhan hidup layak Kota Tarakan ini sudah Rp5 juta sampai Rp5,1 juta. Sementara upah tahun 2026 masih Rp4,7 juta sekian," ungkapnya.

Menurut Sulaiman, penggunaan formula dengan nilai alfa rendah berpotensi membuat kesenjangan antara UMK dan kebutuhan hidup layak semakin sulit dikejar.

Karena itu, serikat pekerja akan memperjuangkan penggunaan angka KHL dalam rapat pleno. Namun, apabila pembahasan akhirnya tetap menggunakan formula, pihaknya meminta nilai alfa ditetapkan pada angka maksimal 1,0.

"Kalau kami harusnya pakai KHL. Dasar pertimbangannya karena kita sudah tertinggal jauh kalau masih menggunakan rumus formula. Kalau menggunakan formula, ya harusnya nilai alfanya satu," tegasnya.

Sulaiman juga mengungkapkan, berdasarkan arahan pimpinan serikat pekerja di tingkat pusat, kenaikan upah yang diharapkan berada pada kisaran 7,5 hingga 9,5 persen.

Jika dihitung dari UMK Tarakan 2026 yang berada di kisaran Rp4,7 juta, kenaikan tersebut diperkirakan mencapai Rp270 ribu hingga Rp300 ribu. Dengan demikian, UMK Tarakan 2027 diharapkan dapat menyentuh angka sekitar Rp5 juta lebih, atau kurang lebih Rp5,04 juta.

Meski demikian, ia menyadari angka tersebut masih akan menjadi bagian dari proses perundingan antara unsur pemerintah, pengusaha, akademisi, dan serikat pekerja.

"Ini namanya perundingan, pasti ada tarik ulur. Kami sebagai perwakilan serikat pekerja tetap harus memperjuangkan nilai KHL terlebih dahulu. Nanti kita lihat dinamika dalam rapat," ujarnya.

Rapat pleno Senin mendatang diperkirakan menjadi ruang krusial untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, buruh menginginkan upah yang semakin mendekati kebutuhan hidup layak. Di sisi lain, pengusaha menekankan pentingnya perhitungan berdasarkan data dan kemampuan ekonomi.

Perbedaan tersebut menjadi tantangan Dewan Pengupahan Kota Tarakan dalam merumuskan rekomendasi besaran UMK 2027.

Di tengah tuntutan kenaikan upah dan pertimbangan keberlangsungan dunia usaha, keputusan yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar menjadi angka administratif. Lebih dari itu, besaran upah harus mampu menjawab kebutuhan hidup pekerja tanpa mengabaikan kondisi dunia usaha. (*)

Reporter: Sofyan

Reporter: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com