logo
Wilayah

DPRD Kaltara Desak Jalan Gajah Mada Dikembalikan ke Pemkot

Jumat, 20 November 2026

DPRD Kaltara Desak Jalan Gajah Mada Dikembalikan ke Pemkot

Genangan air dan lubang di badan Jalan Gajah Mada, menghambat laju kendaraan, sementara perbaikan belum dilakukan. (Sofyan/Koran Kaltara)

Ukuran Teks
Normal

TARAKAN – Ketidakjelasan penanganan Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, memicu desakan agar kewenangan pengelolaannya dikembalikan kepada pemerintah kota. DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) bahkan menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut jika pemerintah provinsi tidak mampu merealisasikan perbaikan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Yancong, menilai tidak ada alasan mempertahankan kewenangan pengelolaan jalan apabila kerusakan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus dibiarkan. Terlebih, ruas tersebut merupakan jalur utama sekaligus salah satu kawasan yang mencerminkan wajah Kota Tarakan.

Menurutnya, kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan akibat genangan air sudah terlalu lama dikeluhkan masyarakat.

Yancong mengungkapkan, Komisi III DPRD Kaltara sebelumnya telah turun langsung meninjau kondisi jalan bersama Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-PERKIM Kaltara, Erni. Dalam kunjungan itu, pihaknya juga telah menyampaikan dukungan agar penanganan kerusakan segera dilakukan.

Namun, hingga beberapa pekan setelah peninjauan, belum terlihat langkah konkret perbaikan di lapangan.

"Komisi III sudah kunjungi beberapa pekan lalu bersama dengan Kabid dari PU, Ibu Erni, Kabid Bina Marga. Disampaikan waktu itu dalam waktu dekat mereka akan melakukan kegiatan. Kami juga sudah menyampaikan men-support bahwa itu memang harus diperbaiki karena itu adalah wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan," terang Yancong, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan, persoalan kerusakan Jalan Gajah Mada bukan kali pertama menjadi perhatian DPRD. Keluhan masyarakat bahkan sudah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum, termasuk dalam rapat paripurna.

Akan tetapi, belum adanya realisasi penanganan membuat persoalan tersebut terus berlarut-larut. Kondisi ini juga menempatkan DPRD Kaltara dalam posisi sulit karena kewenangan penanganan jalan berada di tangan pemerintah provinsi.

Terkait kabar Pemkot Tarakan telah mengirimkan surat kepada Pemprov Kaltara untuk mengusulkan pengembalian status jalan, Yancong mengaku sudah berupaya mengonfirmasi informasi tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara.

"Ujung-ujungnya itu sekarang pemerintah kota menyampaikan surat pengembalian status jalan kembali menjadi kewenangan kota," jelasnya.

Yancong berpandangan, persoalan utama bukan sekadar siapa yang memiliki kewenangan, melainkan keseriusan pemerintah dalam memastikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat mendapatkan penanganan.

Karena itu, ia menilai pengembalian status Jalan Gajah Mada kepada Pemkot Tarakan bisa menjadi solusi apabila Pemprov Kaltara memang tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk menangani ruas tersebut.

Daripada statusnya tetap berada di bawah kewenangan provinsi, tetapi kerusakannya terus dibiarkan, menurutnya, lebih baik pengelolaan jalan diserahkan kembali kepada pemerintah kota agar perbaikannya dapat segera ditindaklanjuti.

"Mestinya kan kalau memang suratnya itu memang ada provinsi tidak mampu untuk memberikan apa namanya jalan itu lebih baik, yang sekarang ya kembalikan saja daripada nggak mampu," tegasnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com