Kemiskinan Tarakan Turun, tetapi Warga Miskin Justru Makin Terpuruk
Kamis, 19 November 2026

Ilustrasi
TARAKAN – Penurunan angka kemiskinan Kota Tarakan hingga mencapai titik terendah dalam 16 tahun terakhir belum sepenuhnya menjadi kabar baik. Di tengah berkurangnya jumlah penduduk miskin menjadi 13.950 jiwa, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Kondisi ini mengindikasikan beban ekonomi warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan semakin berat.
Pada 2026, persentase penduduk miskin Tarakan tercatat sebesar 4,93 persen. Angka tersebut turun dibandingkan 2025 yang mencapai 5,03 persen. Namun, di balik penurunan itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) melonjak dari 0,04 pada 2025 menjadi 0,40 pada 2026. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,00 menjadi 0,13.
Kenaikan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat dari berkurangnya jumlah warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebab, rata-rata pengeluaran penduduk miskin justru semakin jauh dari garis kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin juga semakin besar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan, Umar Riyadi, menjelaskan, angka kemiskinan Tarakan pada 2026 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,03 persen atau 14.010 jiwa.
Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar 60 penduduk miskin dalam setahun.
Meski demikian, capaian tersebut perlu dibaca secara lebih menyeluruh. Sebab, penurunan persentase kemiskinan belum otomatis menggambarkan bahwa kondisi ekonomi seluruh masyarakat miskin semakin membaik.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah terus meningkatnya Garis Kemiskinan (GK) di Tarakan. Pada 2026, GK tercatat sebesar Rp948.953 per kapita per bulan, naik 6,69 persen dibandingkan 2025 yang sebesar Rp889.483.
Jika ditarik ke belakang, kenaikannya bahkan cukup signifikan. Pada 2015, Garis Kemiskinan Tarakan masih berada di angka Rp485.447. Artinya, dalam kurun 11 tahun terjadi kenaikan sebesar 95,48 persen.
BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach dalam mengukur kemiskinan. Pengukuran ini mencakup kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup menjadi tantangan serius dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Artinya, ketika harga kebutuhan dasar terus meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan kemampuan ekonomi yang lebih besar sekadar untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Utara, angka kemiskinan Tarakan sebesar 4,93 persen menempati posisi ketiga terendah.
Tana Tidung menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah sebesar 3,82 persen, disusul Malinau 4,92 persen. Sementara Bulungan mencapai 6,19 persen dan Nunukan 5,23 persen.
Angka kemiskinan Tarakan juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5,18 persen maupun nasional yang mencapai 8,07 persen.
Secara historis, penurunan angka kemiskinan Tarakan memang cukup signifikan. Pada 2010, persentasenya masih mencapai 10,23 persen. Namun, perjalanan penurunan tersebut tidak selalu mulus.
Pada 2015, angka kemiskinan sempat berada di 5,11 persen, sebelum kembali meningkat akibat pandemi Covid-19 hingga mencapai 6,71 persen pada 2021.
Kini, setelah kembali turun menjadi 4,93 persen, pekerjaan rumah pemerintah daerah justru tidak boleh berhenti pada pencapaian statistik tersebut.
Sebab, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan, atau justru semakin kesulitan mengejar kenaikan biaya hidup?
Pemerintah Kota Tarakan perlu memastikan program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi menurunkan persentase penduduk miskin, tetapi juga memperbaiki daya beli, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Terlebih, kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menjadi sinyal bahwa kelompok masyarakat yang masih miskin membutuhkan perhatian lebih serius. (*)
Reporter: Sofyan
Editor: Nurul Mujib Lamunsari
Berita Terkait

Penerima Bansos Beras Tarakan Menyusut Jadi 28.557 Orang

Piton 2,5 Meter Masuk Kandang, Ayam Bangkok Mati Terlilit

Terkunci Sendirian di Kamar, Bocah 1 Tahun Dievakuasi Damkar Tarakan

Tumpahan Solar di Gunung Selatan Picu Kecelakaan, Satu Pengendara Terjatuh

Sandera Ijazah Pekerja, Perusahaan di Tarakan Terancam Sanksi

Ribuan Nelayan Tarakan Belum Punya Kartu Kusuka, Akses BBM Subsidi Tersendat

Tertib Berlalu Lintas di Tarakan Masih Jadi Pekerjaan Rumah
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

