logo
Wilayah

Pemkot Ingin Ambil Alih Jalan Gajah Mada, DPRD Desak Perbaikan

Jumat, 20 November 2026

Pemkot Ingin Ambil Alih Jalan Gajah Mada, DPRD Desak Perbaikan

Salah satu titik kerusakan di Jalan Gajah Mada, Tarakan, yang membutuhkan penanganan segera. (Sofyan/Koran Kaltara)

Ukuran Teks
Normal

TARAKAN – Kerusakan Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, kian menjadi persoalan. Di tengah kondisi jalan yang membahayakan pengendara dan telah memicu kecelakaan, penanganannya justru terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dikabarkan telah menyurati Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengusulkan pengembalian status Jalan Gajah Mada menjadi jalan kota. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kerusakan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengungkapkan informasi mengenai surat yang dilayangkan wali kota kepada gubernur tersebut. Menurutnya, pengembalian kewenangan diharapkan menjadi solusi agar penanganan kerusakan jalan bisa lebih cepat dilakukan.

"Saya mendapat informasi bahwa Wali Kota Tarakan telah bersurat kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk mengusulkan agar ruas jalan tersebut dapat dikembalikan kewenangannya menjadi jalan kota," terang Randy, Jumat (20/11/2026).

Randy menilai, persoalan pemeliharaan Jalan Gajah Mada mulai terlihat setelah status pengelolaannya beralih dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi. Ia membandingkan kondisi saat jalan tersebut masih menjadi tanggung jawab Pemkot Tarakan, ketika kerusakan yang muncul relatif cepat mendapatkan penanganan.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tarakan, perbaikan sebelumnya bisa dilakukan lebih responsif karena berada dalam kendali pemerintah kota.

"Ketika pengelolaan masih di tingkat kota, jika ditemukan kerusakan bisa segera ditangani. Tidak sampai berlarut-larut seperti yang terjadi sekarang," jelasnya.

Menurut Randy, perubahan kondisi tersebut kini semakin dirasakan masyarakat. Kerusakan yang sebelumnya relatif ringan berkembang menjadi persoalan lebih serius. Bahkan, insiden kecelakaan lalu lintas telah terjadi akibat kondisi jalan yang membahayakan pengguna.

Situasi ini juga menempatkan Pemkot Tarakan dalam posisi sulit. Di satu sisi, masyarakat menuntut pemerintah kota segera memperbaiki jalan rusak. Namun, tidak semua warga memahami bahwa penanganan jalan memiliki pembagian kewenangan sesuai statusnya, mulai dari jalan kota, provinsi hingga nasional.

Randy menjelaskan, pemerintah kota tidak bisa serta-merta menggunakan APBD untuk memperbaiki ruas jalan yang secara administratif menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Penggunaan anggaran tanpa landasan kewenangan yang jelas berisiko menjadi persoalan dalam pemeriksaan keuangan.

"Apabila dipaksakan untuk ditangani tanpa dasar kewenangan, tentu berpotensi menjadi temuan yang dapat memengaruhi penilaian tata kelola anggaran kota," tegasnya.

Sembari menunggu tindak lanjut usulan pengembalian status jalan, Randy meminta Dinas PU Tarakan dan Dinas PU Provinsi Kaltara tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Koordinasi antarpemerintah dinilai penting agar kerusakan jalan maupun persoalan genangan air di kawasan tersebut segera mendapatkan penanganan.

Ia juga menyoroti pekerjaan normalisasi drainase yang dilakukan pemerintah provinsi dari arah Gusher. Menurutnya, penanganan tersebut perlu diperluas hingga menjangkau kawasan yang masih mengalami genangan, khususnya di sekitar persimpangan Jalan Cenderawasih.

Randy mengaku telah turun langsung meninjau kondisi lapangan bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Jupri Budiman. Persoalan tersebut juga telah disampaikan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum.

"Kami sudah melihat langsung kondisinya bersama Bang Jupri Budiman. Beliau juga telah menyampaikan persoalan ini kepada pihak provinsi melalui Dinas PU. Harapan kami, koordinasi kedua pemerintah bisa semakin baik sehingga masyarakat tidak terus dirugikan akibat kondisi jalan yang belum tertangani," pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Nurul Mujib Lamunsari

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com