JPU Tetap pada Tuntutan Dua Tahun, PH Soroti Replik yang Dinilai Tak Jawab Pembelaan
Minggu, 22 November 2026

Persidangan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu dengan terdakwa Lausa Laida dan YT di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Jumat (20/11). (Red)
TANJUNG SELOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap pada tuntutan pidana dua tahun penjara terhadap dua terdakwa dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu, yakni anggota DPRD Bulungan Lausa Laida (LL) dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ast Darif berinisial YT.
Sikap tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Jumat (20/11). Persidangan kali ini mengagendakan penyampaian replik JPU dan duplik dari tim penasihat hukum (PH) kedua terdakwa setelah sebelumnya masing-masing pihak menyampaikan nota pembelaan.
Dalam persidangan, JPU menyampaikan tanggapan atas nota pembelaan yang diajukan kedua terdakwa. Namun, JPU tetap berpegang pada tuntutan sebelumnya dan menilai unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.
Sementara itu, tim penasihat hukum kedua terdakwa melalui Fadly menyampaikan duplik dengan menyoroti sejumlah materi replik JPU. Dia menilai tanggapan jaksa terhadap pembelaan terdakwa LL belum menjawab substansi argumentasi hukum yang disampaikan sebelumnya.
Menurut Fadly, JPU hanya menguraikan kembali unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu, termasuk mengulang analisis yuridis dalam surat tuntutan. Padahal, sejumlah persoalan dalam nota pembelaan, termasuk kekeliruan tanggal dan kutipan, telah disampaikan untuk diluruskan.
“Kami menghargai Replik Penuntut Umum sebagai bagian dari ikhtiar bersama mencari kebenaran materiil. Namun setelah kami pelajari dengan saksama, Replik tersebut pada pokoknya tidak menjawab Nota Pembelaan kami,” ujar Fadly di hadapan majelis hakim.
Dia juga menyoroti pengulangan argumentasi dalam surat tuntutan yang dinilai bukan merupakan jawaban atas dalil-dalil pembelaan. Bahkan, menurutnya, sejumlah hal yang disampaikan JPU dalam replik justru memperkuat argumentasi pihak terdakwa.
Fadly menilai dalil pembelaan yang tidak dijawab secara substantif oleh JPU patut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai perkara tersebut.
Sorotan serupa disampaikan terhadap replik JPU untuk terdakwa YT. Fadly menyebut, tanggapan jaksa tidak menghadirkan fakta persidangan baru yang dapat menggugurkan argumentasi dalam nota pembelaan.
Dia juga menilai replik tersebut kembali mengulang isi surat tuntutan, bahkan memunculkan sejumlah persoalan yang menurut tim PH semakin memperkuat keraguan terhadap dakwaan.
“Majelis Hakim Yang Mulia, dalam membuktikan unsur pasal, replik menyusun kembali fakta yang terungkap di persidangan. Dalam beberapa hal yang pokok, uraian itu tidak bersumber dari keterangan di bawah sumpah, melainkan dari dokumen yang dibantah oleh penerbitnya sendiri,” ungkapnya.
Atas dasar itu, tim penasihat hukum menyatakan tetap berpegang pada seluruh argumentasi dalam nota pembelaan kedua terdakwa. Mereka meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh dalil tersebut sebelum menjatuhkan putusan.
“Kami menyatakan tetap pada Nota Pembelaan kami seluruhnya, dan mohon agar seluruh uraian dalam Nota Pembelaan dianggap termuat kembali dalam Duplik ini,” pungkas Fadly.
Setelah mendengarkan replik dan duplik dari masing-masing pihak, majelis hakim menyatakan persidangan akan dilanjutkan pada Senin (23/11). Agenda berikutnya adalah pembacaan putusan atau vonis terhadap kedua terdakwa.
Putusan tersebut akan menjadi penentu akhir proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Perdana dan Pertama di Kaltara resmi Diluncurkan Aplikasi pelayanan publik terpadu bernama QR-TAPARA

Dua Rumah di Tanjung Palas Hilir Ludes Terbakar, Diduga Dipicu Korsleting Listrik

Tangis Pecah di Ruang Sidang, Pengelola PKBM Ba’ast Darif Akui Kekeliruan Administrasi

Menangis di Hadapan Hakim, Anggota DPRD Bulungan Minta Dibebaskan dari Dakwaan Ijazah Palsu

Langgar Larangan Vape, Anggota Polresta Bulungan Terancam Patsus hingga 30 Hari

Akses Jalan Krayan Jadi Kendala Distribusi Beras

Pemkab Bulungan Butuh Guru dan Tenaga Kesehatan, Tunggu Kepastian Formasi ASN
Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

Kapolda Kaltara Petakan Kelemahan Pengamanan Perbatasan, Pos Polisi dan Fasilitas Jadi Sorotan

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

