Pemkab Bulungan Butuh Guru dan Tenaga Kesehatan, Tunggu Kepastian Formasi ASN
Rabu, 18 November 2026

Syarwani
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan membutuhkan tambahan aparatur sipil negara (ASN), terutama untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dua sektor tersebut menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan semakin mendesak seiring berkurangnya jumlah ASN akibat pegawai yang memasuki masa purna tugas setiap tahun.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer. Kondisi tersebut membuat pemenuhan kebutuhan pegawai harus dilakukan melalui mekanisme rekrutmen ASN sesuai kebijakan pemerintah pusat.
“Salah satu formasi yang dibutuhkan adalah tenaga pendidikan. Karena keberadaan tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan, ditambah lagi setiap tahun ASN dan PNS Bulungan pasti berkurang,” jelas Syarwani kepada Koran Kaltara.
Ia menyebutkan, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi dua sektor yang paling membutuhkan perhatian. Sebab, kekurangan personel di kedua bidang tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk sementara, Pemkab Bulungan berupaya mengoptimalkan tenaga yang tersedia, baik dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mencari solusi terhadap kekurangan tenaga di lapangan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan guru di sekolah.
“Tentu, kami memaksimalkan tenaga yang ada. Baik tenaga PNS, PPPK, dan kami juga berdiskusi dengan dinas teknis. Termasuk jika tenaga guru kurang, peran kepala sekolah juga bisa membantu pembelajaran di ruang kelas,” ungkapnya.
Meski kebutuhan tambahan ASN sudah teridentifikasi, Syarwani mengatakan hingga saat ini Pemkab Bulungan belum menerima informasi resmi mengenai kepastian pembukaan penerimaan ASN maupun rincian alokasi formasi untuk setiap daerah.
Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dan pengumuman resmi dari pemerintah pusat sebelum membahas lebih lanjut kebutuhan formasi secara internal.
“Kita sampai hari ini secara resminya belum menerima informasi terkait formasi setiap daerah. Kalau sudah menerima, kami bakal diskusi di internal pemerintah daerah,” pungkasnya.
Pemkab Bulungan nantinya akan membahas kebutuhan formasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing sektor. Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi ASN diimbau menunggu pengumuman resmi, termasuk terkait jumlah formasi, persyaratan, jadwal pendaftaran, dan tahapan seleksi. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Akses Jalan Krayan Jadi Kendala Distribusi Beras

Borong 5 Emas, Tenis Meja Bulungan Sabet Juara Umum Porprov II Kaltara

Kempo Bulungan Borong 14 Medali di Porprov II Kaltara, Tujuh Emas Jadi Kebanggaan

Hendak Ajak Teman Ngopi, Pria Asal NTT Ditemukan Meninggal di Kontrakan Tanjung Selor

Bukan Sekadar Jepretan, PWI Bulungan Ajak Masyarakat Membaca Cerita di Balik Foto

Kebakaran Enam Rumah di Long Beluah Diduga Berasal dari Korsleting Listrik

Awasi Dua Perusahaan Sawit
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Tanjung Selor Berusia 236 Tahun, Jejak Sejarah dan Identitas Kota Dikupas

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

