Tangis Pecah di Ruang Sidang, Pengelola PKBM Ba’ast Darif Akui Kekeliruan Administrasi
Jumat, 20 November 2026

Sidang lanjutan perkara yang menyeret pengelola PKBM Ba’ast Darif bersama anggota DPRD Bulungan, Kamis (19/11/2026). (Red)
TANJUNG SELOR – Suasana sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ast Darif, YT, di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kamis (19/11/2026), berlangsung haru.
Terdakwa YT tak kuasa menahan tangis saat membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim. Dengan suara bergetar, perempuan yang juga berprofesi sebagai pendidik itu menceritakan perjalanan panjangnya mengabdikan diri di dunia pendidikan, khususnya pendidikan nonformal.
Dalam perkara ini, YT menjadi terdakwa bersama anggota DPRD Bulungan, Lausa Laida (LL), yang ijazahnya dari PKBM Ba’ast Darif menjadi bagian dari persoalan hukum tersebut.
“Yang Mulia, saya adalah seorang guru. Hampir seluruh hidup saya, saya habiskan di ruang kelas,” ujar YT sambil menunduk.
Ia menjelaskan, pernah mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Selor sejak 1998. Kemudian, pada 2003 hingga 2004, ketika fasilitas pendidikan nonformal di Bulungan masih terbatas, dirinya ikut mengajar di kelompok belajar yang dibuka atas dorongan Dinas Pendidikan.
Seiring kewajiban agar kelompok belajar memiliki badan hukum, YT bersama almarhum suaminya kemudian mendirikan PKBM Ba’ast Darif. Lembaga tersebut dibangun dengan segala keterbatasan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang tidak sempat menyelesaikan sekolah formal.
“Warga belajar kami bukan anak-anak sekolah biasa, Yang Mulia. Mereka adalah orang-orang yang dulu terpaksa berhenti sekolah. Mereka pekerja kebun sawit, ibu rumah tangga, buruh, orang dewasa yang ingin memperbaiki nasib,” ungkapnya.
Untuk menjangkau masyarakat, PKBM Ba’ast Darif membuka sejumlah lokasi pembelajaran di beberapa wilayah. Kegiatan belajar dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu sore, menyesuaikan waktu luang warga yang bekerja.
“Kami belajar pada hari Sabtu dan Minggu sore, setelah mereka selesai bekerja. Kami membuka tempat belajar di beberapa lokasi, di Ramania, Kilo 2, Apung dan SP 6, supaya mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh,” jelasnya.
Terkait keterlibatan LL dalam perkara tersebut, YT menyampaikan bahwa yang bersangkutan datang mendaftar ke PKBM atas kehendaknya sendiri. Saat itu, LL datang bersama kerabatnya yang bersedia menjadi wali karena orang tuanya telah lanjut usia.
YT juga menyebut kerabat LL telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai proses pendaftaran tersebut. Ia mengklaim LL tercatat dalam daftar hadir, mengerjakan tugas, serta mengikuti ujian sebagaimana diterangkan para tutor.
“Kerabatnya sendiri telah menerangkan hal itu di bawah sumpah. Bahwa LL mendaftar, tercatat dalam daftar hadir, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian, sebagaimana diterangkan oleh para tutor kami,” tuturnya.
YT juga membantah pernah meminta maupun menerima imbalan dari LL untuk memperoleh ijazah. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa ijazah tersebut nantinya digunakan LL sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota DPRD.
Di hadapan majelis hakim, YT tidak menampik adanya kekeliruan dalam pengelolaan administrasi PKBM, terutama terkait Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tercantum dalam ijazah LL.
Ia menjelaskan, saat ijazah diterbitkan, NISN LL belum muncul dalam sistem. Karena itu, penulisan ijazah dilakukan berdasarkan rekapitulasi nama dan nilai yang dimiliki pihak PKBM.
Namun, pada 2022, dirinya bersama staf melakukan pemeriksaan data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan menemukan NISN LL yang sebenarnya.
Setelah mengetahui kekeliruan tersebut, YT mengaku meminta pengurus PKBM berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan. Dari hasil konsultasi itu, pihaknya diminta membuat surat keterangan ralat.
“Saya meminta pengurus PKBM berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas meminta kami membuat surat keterangan ralat, dan itulah yang kami lakukan,” katanya.
YT mengakui, seharusnya blanko ijazah yang mengalami kesalahan administrasi tersebut ditukar. Namun, hal itu tidak dilakukan sehingga menimbulkan persoalan yang kini bergulir di pengadilan.
“Itu kekurangan saya sebagai pengelola. Untuk itu saya mohon maaf. Tetapi demi Allah, Yang Mulia, tidak pernah sedikit pun terlintas di hati saya untuk memalsukan. Semua yang saya lakukan justru untuk membetulkan, bukan untuk menyembunyikan,” tuturnya.
Menutup pembelaannya, YT mengaku perkara hukum yang dihadapinya menjadi pelajaran berat. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengelola administrasi lembaga pendidikan apabila masih diberikan kesempatan untuk kembali mengabdi.
Dengan suara bergetar, ia menyerahkan sepenuhnya nasibnya kepada majelis hakim dan berharap kekeliruan administrasi yang diakuinya dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara.
“Kepada Allah saya berserah diri. Semoga Majelis Hakim senantiasa diberi petunjuk dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Saya memohon agar Majelis membebaskan saya, sehingga saya dapat kembali mengabdikan sisa usia saya untuk mendidik mereka yang pernah tertinggal,” tutupnya.
Nota pembelaan tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berjalan. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan pembelaan para terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Fathu Rizqil Mufid
Berita Terkait

Menangis di Hadapan Hakim, Anggota DPRD Bulungan Minta Dibebaskan dari Dakwaan Ijazah Palsu

Langgar Larangan Vape, Anggota Polresta Bulungan Terancam Patsus hingga 30 Hari

Akses Jalan Krayan Jadi Kendala Distribusi Beras

Pemkab Bulungan Butuh Guru dan Tenaga Kesehatan, Tunggu Kepastian Formasi ASN

Borong 5 Emas, Tenis Meja Bulungan Sabet Juara Umum Porprov II Kaltara

Kempo Bulungan Borong 14 Medali di Porprov II Kaltara, Tujuh Emas Jadi Kebanggaan

Hendak Ajak Teman Ngopi, Pria Asal NTT Ditemukan Meninggal di Kontrakan Tanjung Selor
JPU Dinilai Keliru Tafsirkan Aturan Pendidikan Kesetaraan dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Jalan Rusak, Warga Patungan Rp11,8 Juta untuk Cor Gajah Mada

Kejati Segel Enam HGU Sawit PT SSP di Nunukan

Tiga Anggota Polresta Bulungan Dipecat Tidak Hormat

Modus Tawaran Antar Pulang, Pria 28 Tahun Diduga Perkosa Gadis 16 Tahun di Semak-Semak

UMP Kaltara 2027 Dituntut Naik Jadi Rp 5,19 Juta

