logo
Wilayah

Menangis di Hadapan Hakim, Anggota DPRD Bulungan Minta Dibebaskan dari Dakwaan Ijazah Palsu

Jumat, 20 November 2026

Menangis di Hadapan Hakim, Anggota DPRD Bulungan Minta Dibebaskan dari Dakwaan Ijazah Palsu

Terdakwa anggota DPRD Kabupaten Bulungan, LausaLaida, saat mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Kamis (19/11/2026). (Red)

Ukuran Teks
Normal

TANJUNG SELOR – Suasana sidang perkara dugaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Lausa Laida (LL), berlangsung emosional. Dalam agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kamis (19/11/2026), terdakwa tak kuasa menahan air mata saat menceritakan perjuangannya menempuh pendidikan hingga memperoleh ijazah Paket C.

Di hadapan majelis hakim, LL menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengenyam pendidikan formal sejak kecil. Sejak muda, ia memilih bekerja untuk menghidupi keluarga. Kondisi tersebut, diakuinya, sempat membuat dirinya merasa minder karena tidak memiliki ijazah.

“Majelis Hakim Yang Mulia, saya tidak pernah duduk di bangku sekolah formal. Sejak muda saya bekerja. Sejak tahun 1996 saya berusaha sebagai wiraswasta untuk menghidupi keluarga. Selama bertahun-tahun saya menyimpan rasa malu karena tidak memiliki ijazah apa pun,” ujar LL dengan suara bergetar.

Ia kemudian menceritakan perjalanan pendidikannya yang dimulai pada 2012. Saat usianya telah melewati 30 tahun, LL mengaku memberanikan diri mendaftar sebagai warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ats Darif.

Menurutnya, proses pendaftaran dilakukan secara mandiri dengan mengisi formulir serta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ia mengawali pendidikan melalui program Paket A di kelas IV yang berlangsung di Balai Desa Apung.

“Saya datang sendiri, mengisi formulir sendiri, dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saya. Saya masuk Paket A di Kelas IV dan belajar di Balai Desa Apung. Saya masih ingat Pak Sadra yang mengajar kami waktu itu. Saya lulus Paket A pada tahun 2015,” tuturnya.

Setelah menyelesaikan Paket A, LL mengaku sempat berhenti selama satu tahun sebelum melanjutkan pendidikan Paket B pada tahun pelajaran 2016–2017. Selanjutnya, ia mengikuti program Paket C pada 2019–2020.

Dalam pembelaannya, LL menyebut sebagian besar pembelajaran Paket C saat itu dilakukan secara daring. Materi dan tugas dibagikan melalui grup WhatsApp. Ia bahkan masih mengingat salah seorang pengajar Bahasa Indonesia bernama Erni.

“Sebagian besar pembelajaran saat itu berlangsung secara daring, dan tugas dibagikan melalui grup WhatsApp. Saya masih ingat Ibu Erni yang mengajar Bahasa Indonesia. Saya lulus Paket C pada tahun 2022,” ungkapnya.

LL mengakui tidak mengingat seluruh nama teman belajar maupun tanggal pelaksanaan ujian. Namun, ia menegaskan tetap mengikuti proses pendidikan di tengah kesibukannya bekerja.

“Saya tahu dengan pasti bahwa saya belajar, saya menandatangani daftar hadir, saya mengikuti ujian, dan saya membayar biaya pendidikan seperti warga belajar yang lain,” tegasnya.

Setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan tersebut, LL mengaku menerima ijazah langsung dari ketua PKBM tempatnya belajar. Ia juga membantah pernah meminta perlakuan khusus untuk memperoleh dokumen kelulusan tersebut.

“Saya orang biasa Majelis Hakim. Ketika menerima ijazah, saya tidak memeriksa apakah ada bekas penghapusan pada tulisannya,” katanya.

Dalam nota pembelaannya, LL turut menyinggung persoalan namanya yang disebut tercatat sebagai peserta didik di PKBM lain. Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah pihak PKBM tempatnya belajar menyampaikan bahwa pencatatan ganda itu menghambat penerbitan ijazahnya.

Terkait pencalonannya sebagai anggota DPRD Bulungan, LL menjelaskan bahwa dirinya menyerahkan fotokopi ijazah Paket C sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan. Saat itu, dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia juga mengungkapkan bahwa penggunaan ijazah tersebut pernah dilaporkan pada 2024. Namun, berdasarkan penuturannya, laporan yang ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dinyatakan tidak terbukti.

“Demi Allah Majelis Hakim Yang Mulia, saya tidak pernah mengetahui, apalagi berniat, menggunakan ijazah palsu. Saya menggunakan ijazah itu secara terbuka, karena saya yakin ijazah itu adalah hasil belajar saya sendiri,” bebernya sambil tersedu-sedu.

Menjelang akhir pembelaannya, LL meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh hal yang telah disampaikannya. Ia mengaku perkara hukum yang dihadapinya telah memberikan beban berat bagi dirinya maupun keluarga.

Menurutnya, bukan hanya nasib pribadinya yang dipertaruhkan, tetapi juga nama baik keluarga dan kepercayaan masyarakat yang telah memberikan suara kepadanya.

Ia menegaskan, apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan maupun penulisan ijazah, hal tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukannya secara sengaja.

“Nama baik saya, nama baik keluarga saya, dan kepercayaan masyarakat yang telah memilih saya ikut dipertaruhkan dalam perkara ini. Saya hanya seorang warga yang ingin memperbaiki diri melalui pendidikan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, LL memohon agar majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan. Ia juga berharap nama baiknya dapat dipulihkan dan proses hukum yang dijalaninya menghasilkan putusan yang adil.

“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan saya dari segala dakwaan dan memulihkan nama baik saya. Saya serahkan sepenuhnya perkara ini kepada kearifan Majelis Hakim, dan saya percaya keadilan akan ditegakkan,” tutupnya. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid

logo

Koran Kaltara adalah media terbesar di Kalimantan Utara yang berkantor pusat di Tanjung Selor mengusung tagline "Cerdas untuk Pembaruan" senantiasa menghadirkan berita-berita yang informatif dan inspiratif.

Copyright © 2018-2026 Korankaltara.com