Bulungan

Proses Hukum Temuan Barang Ilegal Malaysia Harus Tegas

Ihin Surang
  • Tim Temukan Tiga Gudang di Bulungan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara dari Partai Hanura, Ihin Surang, menilai jika proses hukum atas temuan barang diduga ilegal asal Malaysia tidak boleh terhenti.

Penilaian Ihin dilatarbelakangi sudah ada sejumlah peringatan yang disampaikan instansi terkait. Sehingga seyogianya tidak perlu ada kompromi lagi atas temuan yang didapat.

“Kalau sudah ada peringatan pertama, peringatan kedua, ya sudah langsung tegas saja. Beda kalau memang sebelumnya tidak ada, itu memang masih bisa dipertimbangkan,” kata Ihin saat diwawancara Koran Kaltara, Rabu (9/6/2021).

Kasus masuknya barang malaysia tanpa izin disebut masalah klasik Kaltara sebagai daerah perbatasan. Menurutnya, perlu ada forum koordinasi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Khususnya mengenai penilaian atas legalitas barang yang masuk.

“Kalau bicara ini sebenarnya persoalan lama. Kita memang perlu duduk bersama lagi menyamakan persepsi. Jadi ada kesepahaman dari semua pihak dalam memandang aktivitas masuknya barang malaysia tanpa izin resmi itu,” kata Ihin.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Kaltara beserta Tim Satgas Pangan Polda Kaltara, berhasil menemukan gudang penyimpanan barang asal malaysia yang diduga ilegal di Kabupaten Bulungan. Total ada tiga gudang yang secara akumulatif menyimpan sekitar belasan ton produk negeri jiran tersebut.

Dalam pemberitaan yang terbit 1 Juni 2021, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Septi Yustina mengatakan, tiga gudang ditemukan saat pengawasan tanggal 24 dan 25 Mei 2021. Lokasinya berada di Tanjung Palas, Sabanar Lama dan Gang Padaidi.

Di gudang penyimpanan Tanjung Palas, pihaknya menemukan daging beku merek Allana dan sosis. Total ada sekitar 1 ton daging beku yang tersimpan dalam 50 kotak. Selain itu, ada sekitar 1.000 kemasan sosis yang tersimpan dalam 20 kotak. “Di Tanjung Palas yang ditemukan dua jenis itu. Daging beku dan sosis,” kata Septi.

Lanjut dia, di Gudang Sabanar Lama ada 167 karung gula ilegal yang ditemukan. Totalnya mencapai 8,1 ton. Selain itu juga ada 41 karung beras putih Vietnam dan Malaysia. Atau setara 2,05 ton.

Sebelumnya, gudang ini pernah didatangi saat pengawasan menjelang Hari Raya Idulfitri 2021. Namun gudang dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di sekitarnya.

“Polda yang duluan ke sana, terus kami diinfokan. Pas saya sampai dengan tim, gudang sudah terbuka. Itu langsung di-Police Line (pasang garis polisi) dari Polda. Menurut keterangan di sana, itu yang selalu dibilang (milik) Pak Budi,” jelasnya.

Sementara itu, barang ilegal yang ditemukan di Gang Padaidi didominasi sosis dan daging beku merek Allana. Yakni 37 kotak atau setara dengan 740 kilogram. Kemudian ada 2.240 kemasan sosis, 3,6 ton gula dan 252 botol minuman beralkohol (minol).

“Di Padaidi ada sekitar 3 ton gula itu. Tapi yang banyak daging dan sosis, ada freezer banyak di belakang rumahnya,” ungkap Septi.

Koran Kaltara sebelumnya telah memantau proses pertemuan antar stakeholder dan pemilik barang di Kantor Disperindagkop Kaltara, Rabu pekan lalu (2/6/2021).

Waktu itu, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kaltara, AKP Satya Chusnur Ramadhana, masih belum memberikan penjelasan. Ia justru mengarahkan untuk meminta konfirmasi kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Kaltara, Hasriyani.

Mengenai topik yang dibahas dalam pertemuan kemarin, Hasriyani mengatakan, fokus pada penyamaan persepsi mengenai kelanjutan proses hukum. Khususnya dari pihak kepolisian selaku stakeholder penegak hukum.

“Hasil rapat tadi, pada dasarnya kesepakatan kami semua, kami minta satu bahasa. Karena kami bergerak atas nama tim,” ujar Hasriyani.

Kesepakatan yang dimaksud, diutarakan Hasriyani jika temuan barang ilegal akan diproses lebih lanjut sesuai aturan berlaku. Menurutnya, praktik ini memang melanggar sejumlah Undang-Undang (UU). Antara lain UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Terkait Pengawasan Obat dan Makanan, UU Ketahanan Pangan dan lainnya.

“Jadi hasil kesepakatan tadi, (prosesnya) sesuai dengan aturan. Nanti ranahnya di teman-teman kepolisian,” jelasnya. (*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Rifat Munisa