Partai di Kaltara Dinilai Lemah Soal Pendidikan Politik Kader

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Indikator pendidikan politik kader partai mencatat penurunan paling tajam di Kaltara. Skornya merosot dari 18,33 poin pada 2023 menjadi hanya 5,00 poin pada 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, rendahnya capaian ini disebabkan minimnya kegiatan pendidikan politik yang dilakukan partai-partai politik ditingkat provinsi.

“Minimnya pelatihan dan pembinaan kader menunjukkan lemahnya upaya partai dalam memperkuat kualitas demokrasi dari sisi internal,” kata Kepala BPS Kalimantan Utara, Mas’ud Rifai, dalam publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara 2024, dirilis akhir September 2025.

Secara umum aspek kapasitas lembaga demokrasi di Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan tipis. Nilainya tercatat 76,21 poin, naik dari 75,48 poin pada tahun sebelumnya. Kenaikan itu menempatkan Kaltara masih dalam kategori sedang.

Mas’ud menjelaskan, peningkatan ini menandakan adanya perbaikan pada sejumlah indikator utama seperti kinerja lembaga yudikatif, transparansi anggaran, dan pelayanan publik.

“Secara umum, kapasitas lembaga demokrasi di Kaltara terus menunjukkan perbaikan, tetapi masih ada aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama pendidikan politik kader partai dan kinerja legislatif,” ujarnya.

Aspek kapasitas lembaga demokrasi menilai kinerja, peran, dan kualitas lembaga-lembaga politik serta pemerintahan seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, partai politik, dan lembaga terkait transparansi serta pelayanan publik. Ada delapan indikator yang digunakan untuk menilai aspek ini, sebagian besar menggambarkan dimensi politik.

Dari delapan indikator yang dianalisis, lima di antaranya masuk kategori tinggi. Kinerja lembaga yudikatif mencatat skor 87,21 poin, sementara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kebijakan pejabat pemerintah mencapai 91,67 poin. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD masih bertahan pada nilai maksimal 100,00 poin. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik juga tergolong baik dengan skor 84,40 poin.

Satu-satunya indikator yang menurun namun tetap tinggi adalah netralitas penyelenggara pemilu, dari 100 menjadi 91,67 poin.

Kinerja lembaga legislatif menunjukkan kemajuan berarti, naik dari 39,13 menjadi 50,00 poin pada 2024. Meski masih berada pada kategori sedang, kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam proses legislasi di daerah, meskipun fungsi pengawasan dan representasi publik belum berjalan optimal. Sebaliknya, indikator pendidikan politik kader partai justru mencatat penurunan paling drastis. BPS menilai, rendahnya aktivitas pelatihan dan pembinaan kader menunjukkan lemahnya komitmen partai terhadap penguatan demokrasi di tingkat akar rumput.

“Minimnya pendidikan politik berpengaruh terhadap kualitas partisipasi politik dan regenerasi kepemimpinan di daerah,” ujar Mas’ud.

BPS menilai, indikator pendidikan politik kader dan kinerja legislatif masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi penguatan demokrasi di Kaltara. Keduanya dianggap berperan penting dalam membangun sistem politik yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Ke depan, penguatan demokrasi di Kalimantan Utara perlu difokuskan pada peningkatan peran legislatif dan pengaktifan kembali program pendidikan politik kader, agar lembaga-lembaga demokrasi dapat berfungsi lebih efektif,” katanya.

Meski belum menunjukkan lonjakan besar, BPS menilai tren peningkatan kapasitas lembaga demokrasi di Kaltara tetap menjadi sinyal positif. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada konsistensi partai politik dan lembaga legislatif dalam menjaga transparansi, membangun kapasitas kader, serta memastikan lembaga demokrasi benar-benar berperan sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Norjannah