Jumlah PNS Bakal Lebih Ramping, Pegawai Kontrak Diperbanyak

JAKARTA - Adanya tatanan normal baru atau new normal menuntut masyarakat untuk melek teknologi informasi. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh pegawai kementerian atau para Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

Plt Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Teguh Wijinarko mengatakan di era new normal ini dibutuhkan orang-orang yang bisa membangun penggunaan teknologi informasi di pemerintahan (digital government).

"Bahkan kemarin muncul di DPR 'coba tolong siapkan anggaran atau rekrutmen khusus untuk mereka tenaga-tenaga PNS yang bisa membangun digital government'. Saya kira ini usulan yang bagus sekali jadi saya kira digital government menjadi prioritas kita ke depan," kata Teguh dalam Seminar Nasional 'Strategi Implementasi Manajemen ASN di Era New Normal', Rabu (24/6/2020).

Sayangnya, tidak semua orang yang memiliki keahlian itu bisa direkrut menjadi PNS. Untuk itu, ke depannya akan lebih banyak pegawai pemerintahan yang direkrut lewat perjanjian kerja secara kontrak.

"Kita juga perlu memikirkan kembali bagaimana jumlah proporsi antara PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saya kira ke depan kita lebih banyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ucapnya.

Selain itu, terkait sistem rekrutmennya akan dirancang agar bisa lebih fleksibel. Hal ini dilakukan untuk mendukung pegawai pemerintahan yang lebih kreatif lagi.

"Ini sudah kita gaungkan tapi penerapannya masih agak lambat. Saya kira kita di tahun ke depan harus terus-menerus memperbaiki standar kompetensi sistem rekrutmen yang bisa kita lakukan seperti Kemendikbud. Tidak kaku setiap tahun, tapi mungkin tiap tahun direncanakan tapi bagaimana kita melakukan rekrutmen bisa fleksibel dalam sepanjang tahun," imbuhnya. (*)

Sumber: Detik.com

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19: