14 OPD Didorong Genjot PAD, Target Kinerja Segera Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi. Sebanyak 14 OPD yang memiliki kewenangan mengelola sumber-sumber retribusi daerah akan diberikan target kinerja yang lebih terukur serta dievaluasi secara berkala.

Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Tanjung Selor, Senin (22/6). Usai rapat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“PAD Kaltara terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk retribusi daerah ada 14 OPD pengampu. Jadi peningkatan PAD ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Menurut Datu Iqro, pemerintah provinsi akan menggelar rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara untuk membagi tugas, menetapkan target capaian, serta mengevaluasi kinerja masing-masing OPD pengampu.

Beberapa OPD yang memiliki potensi besar dalam peningkatan retribusi daerah di antaranya Dinas Perhubungan melalui pengelolaan pelabuhan, Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pelabuhan perikanan, serta perangkat daerah yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan transmigrasi.

“Nanti masing-masing OPD akan diberikan target yang jelas sesuai kewenangannya. Kita juga akan melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang perlu diberikan agar target PAD bisa tercapai,” katanya.

Datu Iqro menegaskan bahwa komitmen peningkatan PAD telah menjadi bagian dari pakta integritas dan kontrak kinerja yang disepakati seluruh perangkat daerah bersama kepala daerah.

Karena itu, setiap OPD diharapkan mampu lebih aktif menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Namun demikian, upaya peningkatan PAD tetap harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat.

“Saat ini tantangannya bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Itu yang menjadi fokus kita,” tegasnya.

Salah satu langkah yang akan didorong pemerintah provinsi adalah penertiban kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Utara. Menurutnya, masih banyak kendaraan dari luar daerah yang memanfaatkan fasilitas jalan dan membeli bahan bakar di Kaltara, tetapi pajak kendaraannya tidak tercatat sebagai pendapatan daerah.

Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku, kendaraan yang telah beroperasi atau berdomisili di Kaltara lebih dari tiga bulan wajib melakukan mutasi kendaraan ke daerah setempat.

“Ke depan akan terus disosialisasikan. Bahkan nantinya akan ada edaran gubernur yang mengimbau ASN yang masih menggunakan kendaraan pelat luar agar segera melakukan mutasi ke Kaltara,” ujarnya.

Terkait kemungkinan penerapan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mengindahkan imbauan tersebut, pemerintah daerah masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, Datu Iqro juga mengungkapkan bahwa mulai tahun ini pengelolaan TP2DD resmi beralih dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kepada Bapenda Kaltara.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan (roadmap) percepatan digitalisasi daerah sekaligus mempersiapkan pelaksanaan High Level Meeting TP2DD yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni mendatang.

Melalui penguatan digitalisasi, pemerintah berharap sistem pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

“Intinya kita menyiapkan arah dan strategi ke depan agar digitalisasi daerah berjalan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)

Reporter: Redaksi/Koran Kaltara

Redaktur: Fathu Rizqil Mufid