Headline

Wujudkan Layanan Kesehatan Hingga Penjuru Negeri

PENGOBATAN Gratis melalui program Dokter Terbang yang dijalankan Pemprov Kaltara. (Dok/Koran Kaltara)
  • Pendekatan Akses Siasati Kondisi Wilayah Terisolir

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Layanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang didapatkan dari pemerintah. Secara umum, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memaksimalkan pelayanan di bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara (Kaltara), Usman menjelaskan, Pemprov Kaltara sudah menjalankan amanat tersebut. “Terkait dengan dukungan anggaran, sudah kita penuhi sesuai dengan aturan yang ada. Baik di tahun-tahun lalu hingga 2020 sekarang saat terjadi pandemi,” kata Usman.

Dalam Respons Kaltara Edisi 98 dengan tema Mendekatkan Layanan Kesehatan Warga, Usman menyampaikan, derajat kesehatan masyarakat, pada dasarnya dipengaruhi empat faktor. Selain pelayanan kesehatan, juga dipengaruhi lingkungan bersih, perilaku masyarakat dan heriditas atau keturunan genetis.

Implementasi layanan kesehatan yang dijalankan Pemprov Kaltara melalui Dinkes Kaltara, terbagi dalam empat jenis. Yakni upaya promotif, interventif, akuratif hingga rehabilitatif. “Selain akses layanan bagi masyarakat yang sakit, kita mengupayakan adanya pencegahan. Sehingga upaya promotif dan interventif juga sama pentingnya. Ini penting dipahami masyarakat,” kata Usman, Rabu (21/10).

Berbicara ketersediaan fasilitas kesehatan, Usman memaparkan, Pemprov Kaltara berupaya melakukan pemerataan layanan di seluruh tingkatan. Mulai dari puskesmas pembantu (Pustu) di tingkatan desa, Puskesmas di tingkatan kecamatan, hingga Rumah Sakit.

“Kita berupaya untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan mulai paling dasar. Dari Pustu, Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit Tipe D atau Pratama, tipe C sampai B,” ujar Usman.

Hingga tahun 2020, Kaltara memiliki 13 rumah sakit yang tersebar di kabupaten dan kota. Yakni empat rumah sakit di Kota Tarakan, empat rumah sakit di Kabupaten Nunukan, tiga rumah sakit di Kabupaten Malinau, dan masing-masing di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung satu rumah sakit.

“Jadi kita memiliki 13 rumah sakit secara keseluruhan. Mulai dari Rumah Sakit Pratama sampai Tipe B,” ujarnya.

Usman menyadari jika keberadaan rumah sakit belum lah cukup. Pemerintah masih memiliki tugas dalam meningkatkan kriteria rumah sakit yang ada. Dengan begitu, semakin banyak ragam pelayanan kesehatan yang bisa diberikan kepada masyarakat.

“Memang tidak bisa serta-merta ditingkatkan. Karena ada penilaian atau assessment yang melibatkan banyak pihak. Bahkan sampai di pusat sana,” jelasnya.

Di samping ketersediaan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan juga melihat tenaga medis yang bertugas. Hingga tahun 2020, tercatat ada 249 dokter umum, 104 dokter spesialis dan 45 dokter gigi yang ada di Kaltara.

Usman tidak menampik jika Kaltara masih kekurangan tenaga medis dengan jumlah yang ada saat ini. Sehingga formasi tenaga medis selalu diprioritaskan saat pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Untuk ukuran provinsi, sebenarnya masih membutuhkan tambahan, khususnya untuk dokter spesialis. Sekarang masih timpang antara dokter spesialis yang ada dengan jumlah penduduk,” kata Usman.

“Berbicara solusi, kita juga berupaya mendapat bantuan tenaga medis yang ditempatkan langsung dari pusat,” lanjutnya.

Di tengah keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan, Usman menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan alternatif solusi melalui program dokter terbang. Atau memberi layanan kesehatan dengan mendatangi langsung pemukiman penduduk. Khususnya yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Sejak tahun 2014, Dinkes Kaltara mencatat pasien yang terlayani program dokter terbang hampir mencapai 12 ribu orang. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan umum, banyak dari mereka yang mendapat layanan dokter spesialis. Seperti spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis jantung dan spesialis penyakit dalam.

“Upaya kita di Kaltara ini memang terkendala dengan kondisi geografis. Dimana ada daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Sehingga pelayanan kesehatan harus melakukan pendekatan tersendiri. Salah satunya dokter terbang ini. Dari hasil evaluasi yang kita lakukan, kita merencanakan menambah layanan dokter spesialis mata karena banyak juga dibutuhkan,” paparnya.

“Ketersediaan alkes kita juga menjadi perhatian. Sehingga kami dari Dinkes terus berupaya melengkapi alat-alat yang menunjang program dokter terbang ini,” jelas Usman melanjutkan.

Sementara itu, Usman juga menyampaikan, Pemprov Kaltara turut mengalokasikan anggaran perihal pengobatan masyarakat. Baik yang belum atau sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemprov Kaltara disebut  menganggarkan sekitar Rp30 miliar untuk membayar iuran peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di tahun 2020. “Sekitar Rp30 Miliar untuk tahun ini. Mereka yang terdata sebagai penerima bantuan, tidak perlu lagi membayar iuran, atau gratis,” ungkap Usman.

Data penerima bantuan ini berasal dari pemerintah kabupaten dan kota yang diperbarui secara berkala. Sehingga diharapkan bantuan pemerintah bisa benar-benar tepat sasaran. “Pendataan penerima bantuan ini masuk setiap tahun. Kita melihat grafik jumlahnya dari data yang diberikan kabupaten dan kota,” ujarnya.

Kabupaten dan Kota Ikut Bertanggungjawab

Pemerintah kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab yang sama jika berbicara peran pelayanan kesehatan di masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara, Usman, Rabu (21/10/2020).

“Terkait dengan upaya upaya pelayanan kesehatan. Apalagi untuk wilayah terisolir, dari kami pihak provinsi sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tetap saja ada kemungkinan yang belum terjangkau,” kata Usman.

Usman menjelaskan, masyarakat perlu memahami jika Pemerintah Provinsi bukan menjadi satu-satunya otoritas yang memiliki tugas perihal pelayanan kesehatan. “Pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya. Dimana mereka juga harus bisa menjangkau masyarakatnya. Apalagi yang ada di wilayah terisolir,” ujarnya.

Lanjut dia, peran pelayanan kesehatan pun tidak hanya melekat di Dinas Kesehatan saja. Melainkan juga butuh keterlibatan lintas stakeholder. Sehingga beberapa kendala di lapangan lebih cepat terselesaikan. Semisal contohnya jarak antara pemukiman dan fasilitas kesehatan yang jauh.

“Untuk mengurangi kendala-kendala ini, sektor lain harus berperan. Seperti ketersediaan jalan dan sarana transportasi untuk menghubungkan pemukiman dengan faskes. Jadi dukungan lintas sektor sangat diharapkan,” ujarnya.

Dalam jangka waktu panjang, sinergitas antara pemerintah di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota sangat dibutuhkan. Yakni untuk merealisasikan target jangka panjang mengenai ketersediaan faskes yang merata berikut tenaga medis dan alkesnya.

“Pemerataan faskes, tenaga medis hingga alkes di seluruh kabupaten dan kota merupakan tanggung jawab bersama semua lintas pemerintahan. Dalam RPJMD sebenarnya sudah mengatur hal tersebut. Tapi semuanya juga bertahap dengan menyesuaikan kondisi keuangan pemerintahan kita,” pungkasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah