Hukum Kriminal

WNA Bebas Bersyarat Belum Lapor Jaksa

NG Chuang Ho alias Acai alias Max, saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tarakan beberapa tahun silam. (Foto: Koran Kaltara/DOK)
TARAKAN, Koran Kaltara – Baru sebulan dibebaskan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, Ng Cuang Ho alias Acai alias Max belum melaporkan diri ke Kejaksaan Negeri Tarakan. Sementara, dalam Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM, Acai seharusnya melaporkan diri pada 12 Desember lalu ke Kejaksaan…

TARAKAN, Koran Kaltara – Baru sebulan dibebaskan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, Ng Cuang Ho alias Acai alias Max belum melaporkan diri ke Kejaksaan Negeri Tarakan.

Sementara, dalam Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM, Acai seharusnya melaporkan diri pada 12 Desember lalu ke Kejaksaan dan Pos Badan Pemasyarakatan (Bapas) hingga putusan pidana murni selesai.

Acai sendiri baru bebas murni pada 30 Desember tahun 2019 mendatang, bebas bersyaratnya pada 11 November lalu, namun karena bertepatan hari Minggu, akhirnya dimajukan 12 November.

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Rachmad Vidianto, melalui Kasi Pidana Umum, Banan Prasetya mengungkapkan, hingga Kamis (13/12/2018) siang kemarin, Acai tidak melaporkan diri.

“Pengawasan kami kan sama seperti narapidana bebas bersyarat lainnya, kalau tidak datang melapor, kami akan mengirimkan surat ke Pos Bapas,” ujarnya, ditemui kemarin.

Jika sampai bulan kedua tidak melaporkan diri, surat akan dikirim lagi ke Pos Bapas. Namun, bagaimana prosesnya setelah dua kali tidak melaporkan diri ini, Banan mengaku tidak bisa menjawab.

“Karena kan itu kewenangan bapas. Tapi, misalnya dalam kontek bagaimana proses pembebasan bersyarat itu ya di bapas juga, kami hanya pengawasan saja,” katanya.

Secara formil, seharusnya saat mengajukan bebas bersyarat Acai memiliki penjamin. “Setahu saya penjamin Acai ini pegawai lapas, Agus. Tapi nanti ditanyakan kembali ke bapas,” ungkapnya.

Jika hingga tiga bulan tidak melaporkan diri, Banan mengungkapkan karena bebas bersyarat Acai berdasarkan keputusan menteri, maka harus ada SK pencabutan lagi. Setelah itu, baru tindakan selanjutnya terhadap Acai ditetapkan, apakah berstatus DPO atau status lainnya.

“Tapi, itu bukan ranah kejaksaan. Kan sebenarnya Acai ini wajib lapor ke bapas juga, sekaligus melakukan pembimbingan. Kejaksaan hanya diminta mengawasi SK Menteri Hukum dan HAM itu saja, wujud pengawasan pertama,” tegasnya.

Sementara itu, saat media ini mencoba mengkonfirmasi informasi soal Acai yang belum juga melaporkan diri, Kepala Bapas, Baliono menolak bertemu awak media. Salah satu petugasnya di Lapas Tarakan hanya mengatakan Baliono sedang ada kegiatan dan belum bisa ditemui.

“Katanya belum janjian, Bapak (Baliono) juga harus lapor pimpinan dulu apakah bisa beri keterangan atau tidak,” kata petugas tersebut, kemarin.

Terpisah, Kepala BNNP Kaltara, Brigjen Ery Nursatari saat ditemui disela rilis pengungkapan sabu tahun 2018 kemarin menuturkan, pihaknya mendapatkan informasi Acai memang sudah tidak ada di Tarakan.

“Saya dapat informasi, Acai sudah pulang ke Lahat Datu, Malaysia tapi hanya sekali-sekali saja ke rumahnya. Acai ini gembong narkoba, sudah dipantau, habis pulang hilang lagi, nanti datang lagi dia,” bebernya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 14 Desember 2018

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment