Nunukan

WN Malaysia Dominasi Pelanggaran Administrasi Keimigrasian

Bimo Mardi
  • Rekapitulasi Tindakan Administrasi Keimigrasian di Nunukan selama 2019

NUNUKAN, Koran Kaltara – Rekapitulasi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) periode bulan Januari hingga awal Desember 2019 oleh Kantor Imigrasi Nunukan mencatat, bahwa warga negara (WN) Malaysia paling banyak mendapatkan tindakan TAK. Mereka mendominasi pelanggaran administrasi saat masuk ke Nunukan.

Kepala Kantor Imigrasi Nunukan, Hanton Hazali melalui Kepala Seksi Intel dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Nunukan, Bimo Mardi mengatakan, Kantor Imigrasi Nunukan telah melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa pemberian tindakan administrasi keimigrasian terhadap warna negara asing yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan negara yang dikenakan TAK, Malaysia mendominasi dengan 40 orang, disusul Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan 2 orang dan masing – masing 1 orang untuk warga negara Francis dan warga negara Singapura. “Yang paling banyak itu adalah WN Malaysia,” ungkap Bimo saat ditemui di Kantor Bupati Nunukan, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan, jika dilihat dari kasusnya oleh WN Malaysia, ada dua hal yaitu melintas atau masuk ke wilayah Nunukan secara ilegal, atau lewat samping tanpa menggunakan dokumen keimigrasian. Kebanyakan mereka lewat Pulau Sebatik.

Lalu yang kedua, mereka yang sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Nunukan. “Untuk yang menjalani hukuman di Lapas, rata – rata karena kasus narkotika,” ujar Bimo.

Selanjutnya untuk jumlah TAK berupa deportasi ada 36 orang, pendetensian ada 20 orang, kemudian pencegahan atau penangkalan ada 26 orang. Sedangkan untuk jenis izin tinggal ada 44 orang.

Rinciannya, pelanggaran terhadap bebas visa kunjungan (BVK) 18 orang, visa kunjungan saat kedatangan (VoA) dan visa kunjungan masing – masing 2 orang, kemudian visa tinggal terbatas (Vitas) 1 orang dan tanpa izin tinggal ada 21 orang, sehingga jumlahnya 44 orang.

Undang – undang yang dilanggar yaitu UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 75 ada 19 orang sedangkan sisanya 25 orang melanggar pasal 78.

Dia mengimbau agar WNA yang ingin masuk ke wilayah Indonesia, harus menggunakan dokumen yang resmi, harus melalui jalur yang resmi dengan naik feri.

Kalau orangnya ada kegiatan lain di luar wisata, diharapkan untuk melapor dulu di Kantor Imigrasi untuk menjelaskan apa saja hendak dilakukan di Indonesia. Bagi yang ingin bekerja, wajib mengurus visa kerja. (*)

Reporter: Sabri

Editor: Didik