Headline

Wagub Sebut KJRI Sarawak Tidak Berpihak

Momen kegiatan perdagangan di perbatasan Kaltara dengan Malaysia. (Foto: Ist)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sarawak, Malaysia, tidak menunjukkan keberpihakan atas permintaan Gubernur Kalimantan Utara perihal dukungan atas kerja sama perdagangan antar-pengusaha di sana.

Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan mengungkapkan, pihak KJRI di Sarawak memberi tanggapan kurang positif.

Mereka tidak menyetujui permintaan dukungan dari Gubernur Kaltara supaya ada barang dari Malaysia bisa masuk ke perbatasan Kaltara.

Yansen mengatakan, KJRI di Sarawak tidak memberikan persetujuan dengan berbagai macam alasan.

Dia menilai alasan-alasan yang dibuat, terpatok pada aturan yang sebenarnya tidak merugikan negara.

Nihilnya keberpihakan dari KJRI Sarawak membuat masyarakat Kaltara di perbatasan kesulitan mendapat kebutuhan.

Banyak masyarakat yang mengeluh karena minimnya pasokan barang ke wilayahnya.

“Sebagai pemerintah, dia (KJRI Sarawak) harus perhatikan itu. Tolong dimuat ini (dipublikasi), alasan mereka tidak jelas, permintaan gubernur tidak dikabulkan,” sesalnya.

Keputusan KJRI Sarawak juga menghambat proyek pemerintah pusat berupa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Padahal realisasi proyek ini juga ditunggu-tunggu otoritas di Malaysia.

“Material bangunan susah masuk, sekarang PLBN jadi tidak bisa dibangun. Padahal yang minta itu kawan-kawan dari Malaysia juga,” imbuhnya.

KJRI Sarawak sejatinya tinggal memberi rekomendasi dukungan atas permintaan Gubernur Kaltara. Sehingga bisa ditindaklanjuti dari kalangan pengusaha di Kaltara dengan Malaysia.

“Jadi, saya sangat sayangkan konsulat itu terlalu kaku. Situasi sekarang barang-barang susah masuk, yang rugi siapa, negara kita sendiri, masyarakat kita itu semua,” bebernya.

Permohonan dukungan yang diminta sebenarnya tidak melanggar aturan. Terlebih otoritas Malaysia juga tentu tidak akan melakukan pelanggaran serupa.

“Harusnya ya disetujuilah sepanjang aturannya sudah dibenarkan. Pelaksanaan dari Malaysia kan tidak mungkin melanggar aturan juga,” urainya.

KJRI Sarawak dinilai Yansen hanya menganut prinsip ekspor impor ketika berkaitan bisnis internasional. Sedangkan di wilayah perbatasan perlu ada perlakuan khusus karena sejumlah faktor yang kompleks.

“Kalau dia hanya menganut ekspor impor, selesai lah kita. Semua barang tentunya baru bisa masuk lewat Surabaya. Diberilah kita ruang komunikasi untuk kerja sama dagang langsung dari sana,” tegasnya.

Prinsip kerja sama antar-pengusaha yang diminta, seyogianya penting untuk melegitimasi kegiatan mereka. Sehingga tidak ada lagi kasus penyelundupan.

“Kita harus memformalkan kerja sama antar-pengusaha ini. Kalau tidak, yang terjadi sistemnya informal, pasar gelap. Jadi, saya kira jangan terlalu kaku lah di sana (KJRI Sarawak),” tandas Yansen.

Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Muddain, mengaku baru mengetahui persoalan ini.

Ia belum terlalu jauh memberikan komentar karena belum membaca detail isi permohonan Gubernur Kaltara.

Kendati demikian, ia mengatakan, perdagangan antarnegara memang dalam kewenangan penuh pemerintah pusat.

Muddain beranggapan ada sesuatu yang mungkin menjadi alasan pemerintah pusat tidak merestui permohonan Gubernur Kaltara. Sehingga kerja sama antar-pedagang sesuai isi permohonan tidak mendapat dukungan.

“Kita harus cari tahu dulu apa alasan pemerintah pusat sehingga tidak memberi dukungan perdagangan yang diminta Pemerintah Provinsi Kaltara,” kata Muddain. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment