Headline

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp52 Miliar

Proses pelayanan di BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. (Foto : Sahida/Koran Kaltara)

TARAKAN, Koran Kaltara – Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), diketahui paling banyak menunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tarakan, tunggakan ini terus bergerak fluktuatif. Per 5 Januari 2021, ada 73.436 peserta yang menunggak dengan nilai Rp52 miliar di wilayah Kaltara.

Jumlah peserta terlambat bayar ini, terbagi dalam kelas I sebanyak 9.000 peserta, kelas II ada 14.000 dan kelas III sebanyak 49.000 peserta. Dihitung dari jumlah per kepala keluarga (KK), dijelaskan Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan, Recky Hendayana, ada sebanyak 28.000 KK di Kaltara.

“Kalau dilihat nilai tunggakan se-Kaltara Rp52 miliar memang besar. Tapi, biasanya ada proses pembayaran dan jumlahnya bisa berkurang,” tuturnya, dikonfirmasi Jumat (15/1/2021).

Biasanya, peserta mulai berat membayar setelah tunggakan memasuki bulan kedua. Faktor kebiasaan ini yang menjadi kendala, peserta baru mau membayar kalau sudah sakit dan perlu dirawat inap. Akhirnya, untuk peserta yang rawat inap ini jadi kena denda, sedangkan rawat jalan tidak dikenai denda.

Payment Awareness (kemampuan membayar), kata Recky yang harus dibangun setiap peserta. Pihaknya pun sudah melakukan upaya untuk mengurangi tunggakan. Tahun lalu ada SMS Blast dan WA Blast khusus peserta yang terlambat bayar untuk di-reminder dari Kantor BPJS Kesehatan.

“Peserta harus menyertakan nomor teleponnya saat mendaftar. Sejak awal tahun lalu, kami juga sudah mewajibkan autodebet melalui rekening peserta, agar peserta BPJS Kesehatan mandiri tidak lupa membayar,” terang Recky.

Namun, program autodebet ini belum mendongkrak nominal seluruh tunggakan, karena baru diwajibkan tahun lalu. Sementara, peserta BPJS sudah berjumlah ribuan orang di Kaltara. Program ini pun di awal tahun lalu baru menyasar kelas I dan kelas II, sedangkan kelas III dan semua peserta baru atau turun kelas diwajibkan sejak Oktober 2020.

Upaya lainnya BPJS juga memiliki kader JKN, sebagai mitra untuk mengedukasi dan bersosialisasi langsung untuk melakukan reminder dan kunjungan langsung ke peserta yang ada tunggakan.  “Kader JKN bisa menerima pembayaran. Nanti mereka menggunakan rompi, surat tugas dan id card untuk menghindari penipuan,” bebernya.

Hanya saja, kader JKN belum efektif secara nominal karena daya jelajah yang besar ditambah harus dilakukan dari rumah ke rumah tidak seefektif program WA dan SMS blast. Namun, dengan kader JKN bisa mengedukasi masyarakat karena ada interaksi langsung.  “Tahun ini, kami akan menggalakkan program autodebet itu lagi,” tegasnya.(*)

Reporter: Sahida
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah