Politik

TPS di Bulungan Bertambah Satu

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami saat membuka pleno, Rabu (12/12/2018). (Foto : Fathu Rizqil Mufid/Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Sesuai jadwal yang sudah disusun, KPU Kaltara menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Rabu (12/12/2018) yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam hingga pukul 16.00 Wita. Dari lima kabupaten/kota yang direkap, terdapat satu kabupaten yang mengalami perubahan selama proses penyempurnaan DPTHP-2, yakni Bulungan.…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sesuai jadwal yang sudah disusun, KPU Kaltara menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Rabu (12/12/2018) yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam hingga pukul 16.00 Wita. Dari lima kabupaten/kota yang direkap, terdapat satu kabupaten yang mengalami perubahan selama proses penyempurnaan DPTHP-2, yakni Bulungan.

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al-Islami saat memimpin pleno mengatakan, berdasarkan laporan masing-masing kabupaten, hanya Bulungan yang mengalami pertambahan pemilih, yakni dari 95.569 bertambah 64 orang menjadi 96.633.

“Dengan adanya penambahan itu, membuat jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Bulungan bertambah dari 435 menjadi 436,” sebutnya.

Untuk daerah lainnya, selama masa penyempurnaan tidak ada perubahan jumlah TPS. Malinau jumlah pemilih 52.504 dengan 290 TPS, Nunukan 132.739 pemilih dengan 756 TPS, Tana Tidung 14.968 pemilih dengan 73 TPS dan Tarakan 154.264 pemilih dengan 628 TPS.

Untuk jumlah se-Kaltara sebanyak 450.108 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 2.183. “Berdasarkan laporan memang hanya Bulungan terdapat penambahan TPS. Ini nanti akan kami laporkan KPU RI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati menegaskan agar semua pihak berperan mengawal data pemilih di Kaltara. Tak terkecuali bagi peserta pemilu dalam melakukan sosialisasi atau kampanye di tengah masyarakat.

“Agar teman-teman peserta saat sosialisasi dapat menyampaikan terkait data pemilih apabila masih ada konstituennya yang belum masuk DPT. Karena kalau ada yang belum terdata, maka yang rugi adalah peserta itu sendiri,” tegasnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor: Didik