Nunukan

Tingkatkan Kinerja Pelayanan, Danni-Nasir akan Naikkan TTP dan Gaji Honorer

Danni Iskanda (depan) dan Nasir (belakang) menemui warga. (Istimewa)

NUNUKAN, Koran Kaltara– Tunjangan tambahan penghasilan (TTP) bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan bentuk apresiasi dalam bekerja di pemerintahan. Namun, melihat kinerja ASN, maka persoalan TTP ini menjadi perhatian khusus.

Calon Bupati Nunukan, Haji Danni Iskandar mengatakan, jika terpilih sebagai kepala daerah, maka dia akan membayarkan penuh setahun, TTP bagi ASN di Kabupaten Nunukan. Selain itu, juga sebagai bentuk apresiasi, dia juga akan menaikkan TTP maupun gaji tenaga honor di Kabupaten Nunukan.

“Mereka bekerja dan punya harapan. Kalau TTP dan gaji dipotong, malah TTP dibayarkan tidak sampai setahun, pasti membuat kecewa. Ke depan bukan hanya dibayarkan setahun penuh, tapi kami naikkan,” ujar calon Bupati yang berpasangan dengan politikus PKS, Muhammad Nasir, Senin (26/10/2020).

Kenaikan TTP ASN dan gaji tenaga honor ini akan dilakukan secara bertahap. Terkait jumlah kanaikan. Danni menyatakan, minimal 20 persen kenaikannya karena pihaknya sudah mengkaji darimana anggarannya.

Calon yang diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang serta didukung PKPI dan Partai Amanat Nasional ini menjelaskan skema belanja anggaran daerah.

Menurutnya, berdasarkan tren belanja, masih ada sekitar 10 hingga 12 persen sisa anggaran yang penggunaannya belum diatur, di luar belanja modal dan belanja operasional wajib.

Beberapa item itu di antaranya meliputi 20 persen APBD anggaran fungsi pendidikan, 10 persen APBD anggaran fungsi kesehatan, 25 persen DTU untuk anggaran fungsi infrastruktur dan 10 persen ADD dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAU) maupun dana- dana yang penggunaannya sudah diatur pusat.

“Kalau berdasarkan anggaran, masih sisa sekitar Rp150 miliar sampai Rp170 miliar,” ujarnya.

Mengacu pada realisasi tahun 2019, TTP ASN mencapai Rp133 miliar. Sedangkan realisasi gaji honor mencapai Rp63 miliar.

Jika menaikkan TTP sampai 20 persen, ungkapnya, hanya dibutuhkan sekitar Rp26,6 miliar. Sedangkan untuk menaikkan gaji tenaga honor hingga 20 persen dibutuhkan sekitar Rp12,6 miliar. “Totalnya sekitar Rp39,2 miliar. Ini masih bisa kami penuhi,” ujarnya.

Di era Nunukan Baru, Danni- Nasir akan menggenjot pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu, butuh pegawai yang bisa maksimal bekerja memberikan pelayanan dimaksud.

Minimnya apresiasi terhadap ASN, diduga menjadi pemicu belum maksimalnya kinerja dalam pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan.

“Supaya bisa maksimal bekerja, mereka harus dipacu di antaranya memberikan apresiasi seperti menaikkan penghasilan mereka,” katanya.

Selain untuk memacu semangat mereka melayani rakyat, kata Danni, apresiasi ini juga sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan harus dilakukan karena banyaknya persoalan termasuk belum tepatnya pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Kemudian masih banyaknya ASN yang kariernya terhambat atau berjalan lambat serta sulitnya mendapatkan persetujuan pindah tugas bagi ASN fungsional maupun menempuh pendidikan untuk tujuan pengembangan karier yang lebih baik, merupakan sejumlah persoalan yang dapat menurunkan semangat bekerja para ASN.

Oleh karena itu, nantinya setiap ASN berprestasi akan diberikan promosi jabatan, diberikan kesempatan untuk pengembangan kapasitas pribadi melalui pendidikan.

Sehingga, sepanjang telah memenuhi persyaratan, siapa pun ASN yang ingin mengajukan izin belajar maupun tugas belajar akan diberikan kesempatan yang sama.

“Kalau ada yang mau sekolah seperti tenaga pendidik, tenaga medis atau tenaga kesehatan harusnya diapresiasi. Kita berikan kesempatan. Tidak boleh lagi kita menghambat- hambat mereka,” katanya.

Sementara itu, salah satu upaya pengarusutamaan gender di dalam Pemerintah Kabupaten Nunukan, diberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengisi minimal 10 persen jabatan eselon II.

Hal itu menurutnya saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan juga belum mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan dilembaga eksekutif khususnya pada jabatan eselon II.

Pada 2019, dari 35 jabatan eselon II hanya menempatkan satu perempuan. Padahal pemerintah pusat dalam RPJMN 2015- 2019 telah mencanangkan keterwakilan perempuan pada jabatan eselon II mencapai 16,39 persen. (*)

Reporter: Sabri
Editor: Didik

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah