Headline

Timbang – Timbang Ambulans Air Digratiskan

Sekda Kaltara, Suriansyah saat memberikan jawaban pemerintah di Rapat Paripurna. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Jika Menggunakan Tarif, Harus Menjangkau Ekonomi Masyarakat

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, masih mempertimbangkan usulan dari Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara perihal program Ambulans Air. Program ini dinilai tidak memerlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, Suriansyah menyampaikan, Pemprov Kaltara secara umum mengapresiasi usulan tersebut. Mengingat tujuannya agar keberadaan Ambulans Air benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, keberadaan Perda sebagai payung hukum dinilai tetap penting untuk dibuat. Mengingat, perlu ada dasar yang jelas dari pelaksanaan program tersebut.

“Mengenai usulan Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan agar Ambulans Air tidak di-perda-kan dan dijadikan gratis, hal ini pada dasarnya adalah masukan yang berguna,” kata Suriansyah saat menyampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Nota Pengantar Enam Raperda prakarsa Pemprov Kaltara, Selasa (2/3/2021).

“Tetapi, perlu diingat, setiap program harus ada regulasinya sebagai dasar hukum pelaksanaan,” jelas Suriansyah menambahkan.

Khusus usulan agar tidak adanya biaya yang dibebankan atau digratiskan, Suriansyah mengatakan akan dibahas kembali oleh unsur-unsur terkait. Namun, dia memastikan jika biaya yang nanti akan dipatok akan mudah dijangkau masyarakat.

“Sebagai bahan masukan, kita akan pertimbangkan kembali dalam pembahasan sebelumnya. Antara memang digratiskan atau tetap dikenakan biaya dengan tarif yang dipastikan terjangkau,” papar Suriansyah.

Sekprov juga menanggapi mengenai usulan diadakannya program Ambulans Udara yang disampaikan Fraksi Demokrat. Pemprov Kaltara, kata dia,  akan mempertimbangkan realisasinya sesuai dengan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltara.

“Mengenai Ambulance Udara yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, kita masih perlu mempertimbangkan mengenai sumber pembiayaannya,” ujar Suriansyah.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan DPRD Kaltara, meminta agar program Ambulans Air milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara digratiskan.

Saat penyampaian Pandangan Fraksi, Selasa (9/2), Iskandar mengatakan, Ambulans Air pada dasarnya adalah program pemerintah untuk mendukung konektivitas layanan kesehatan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat di wilayah permukiman yang belum memiliki fasilitas kesehatan (faskes) mumpuni.

“Ambulans Air ini kan sebagai upaya mendukung konektivitas layanan kesehatan hingga wilayah pedalaman, perbatasan dan juga kepulauan. Ini tidak perlu di-perda-kan. Harusnya gratis bagi masyarakat Kalimantan Utara,” desak Iskandar.

Lanjut dia, seyogianya Ambulans Air dimasukkan dalam program prioritas. Dimana sumber pendanaannya mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltara.

“Program ini sudah ada sejak tahun 2017. Konsep awalnya sangat bagus, diyakini mampu menjangkau masyarakat di semua wilayah. Ke depan perlu lebih dimaksimalkan. Sehingga betul-betul dirasakan masyarakat,” harapnya.

Ia juga meminta agar pelayanan kesehatan lebih didekatkan kepada masyarakat. Ini menjadi penting karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar hidup masyarakat.

“Fasilitas kesehatan memadai harus dilengkapi. Karena tidak semua ada di wilayah terpencil dan kepulauan. Yang di sana (wilayah terpencil) juga ada masyarakat kita. Soal kepemilikan BPJS Kesehatan juga perlu dikawal. Utamanya bagi warga mampu yang iurannya bisa ditanggung negara,” pungkasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah