Tarakan

Tiga Raperda di Tarakan Menunggu Disahkan

Hamid Amren

TARAKAN, Koran Kaltara – Terdapat tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang saat ini menunggu pengesahan di DPRD Tarakan. Di luar itu, eksekutif juga akan mengajukan dua Raperda lagi untuk dibahas. Diharapkan, Raperda tersebut bisa segera diselesaikan, karena berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah yang diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita sampaikan Raperda revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Tarakan, karena Perda Nomor 4 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kota saat ini. Kita sedang menunggu persetujuan subtantif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” terang Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Hamid Amren, Jumat (30/4/2021) lalu.

Revisi Perda RTRW, lanjutnya, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, yang hanya diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan setelah persetujuan substansi diberikan. Untuk melakukan revisi perda, draf pengajuan harus di kirim ke Kementerian ATR/BPN untuk dirapatkan bersama lintas sektoral.

“Karena RTRW ini mencakup beberapa sektor seperti pertambangan, kebencanan, perekonomian, perumahan, dan lainnya,” kata Sekda. Jika dalam 60 hari Raperda belum disahkan setelah persetujuan substansi, lanjutnya, maka akan diambil alih oleh kementerian dan dijaikan Peraturan Menteri tentang RTRW Kota Tarakan.

Yang kedua, kata Hamid, adalah revisi Raperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah diserahkan ke DPRD. Selain itu terdapat Raperda tentang Barang Milik Daerah (aset) yang meliputi daerah ruang milik jalan, GSB (Garis Simpadan Bangunan), dan lainnya.
“Untuk Raperda Barang Milik Daerah ini sesuai dengan rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang harus disesuaikan untuk pengelolaan barang milik daerah,” ucapnya.

Di sisi lain, Sekda mengatakan, dalam waktu dekat, Pemkot Tarakan akan mengirim 2 Raperda lagi untuk dibahas dan disahkan, yaitu revisi pajak daerah yang di dalamnya terdapat pajak sarang burung walet. Hal ini juga berdasarkan perbandingan dan harapan dari para pengusaha sarang burung walet yang minta untuk disesuaikan.

“Ini kita akomodir dan akan kita bahas bersama dengan DPRD, saat ini drafnya sedang finalisasi di Bagian Hukum Sekretariat Pemkot tarakan. Yang berikutnya adalah Raperda Retribusi Daerah, di mana kondisi yang terus berkembang sehingga hal-hal yang harus diperbaiki. Apalagi ada tambahan Pantai Amal, ketika kita kembangkan dan nanti sudah difungsikan tentu ada retribusi masuk, belum lagi wahana yang ada di dalamnya,” bebernya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Eddy Nugroho