Headline

Tiga Perusahaan Dipanggil Disnakertrans Kaltara

Kabid HI dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara Asnawi ditemui media, Senin (3/5/2021). (Foto: Rizqy)
  • Diingatkan Soal Pembayaran THR, Jangan ada yang Dirugikan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja. Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh.

Seperti diketahui, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Selain itu, secara khusus juga diharapkan di masa pandemi Covid-19 ini, THR dalam menjadi stimulus konsumsi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus melakukan pengawasan sekaligus membuka posko pengaduan THR seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sejauh ini, diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kaltara, Asnawi, pihaknya telah memanggil tiga perusahaan.

“Ada yang koordinasi, ada yang kami panggil tiga perusahaan. Kita hanya ingatkan mereka soal pembayaran THR ini,” ungkapnya, Senin (3/5/2021).

Meski tidak disebutkan nama perusahaan tersebut, Asnawi menekankan bahwa seluruh perusahaan di Kaltara wajib membayarkan THR sesuai ketentuan. Termasuk ada dua perusahaan lainnya yang datang ke Disnakertrans untuk koordinasi.

“Yang koordinasi itu ada dua (perusahaan). Mereka koordinasi soal tata cara perhitungan (THR) dan hal-hal lainnya. Intinya jangan sampai ada yang dirugikan,” bebernya.

Lebih jauh, dia menuturkan hingga saat ini masih berjalan lancar. Perusahaan di Kaltara menunjukkan itikad baik membayarkan THR keagamaan kepada para karyawannya. “Masih aman saja, karena batas waktu pembayaran juga belum,” sebutnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pembayaran THR Keagamaan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Kemudian, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Sementara itu, terkait jumlah besaran, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah