Headline

Tidak Ada Kenaikan Upah

Tenaga Kerja - Tampak tenaga kerja di Kabupaten Bulungan. (Foto : Dok/Koran Kaltara)
  • Penatapan dan Pengumuman Serentak Akhir Oktober

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dari siaran pers yang Koran Kaltara terima, pemerintah pusat memutuskan tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021. Secara teknis, upah minimum tahun depan disesuaikan dengan nominal upah minimum tahun ini.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020,” kata Menaker Ida, Selasa (27/10/2020).

Lebih jelas, keputusan ini dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Dimana perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum. Khususnya saat situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Di samping itu, keputusan dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja. Khususnya dalam membayar upah mereka.

Surat edaran penetapan upah minimum diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

“(Gubernur) menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020. Selanjutnya pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menaker Ida dalam surat tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, diminta juga kepada gubernur untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati dan Walikota serta pemangku kepentingan terkait,” sambungnya.

Dihubungi Koran Kaltara, Ketua Federasi Buruh Indonesia Kaltara, Haposan Situmorang, secara tegas menolak keputusan tersebut. Ia menilai kenaikan upah setiap tahun adalah hak yang harus didapat pekerja. Sehingga pemerintah berkewajiban memfasilitasinya.

“Tidak bisa begitu (tidak ada kenaikan). Sesuai PP 78 Tahun 2015, ada ketentuan yang mengatur naiknya upah minimum setiap tahun,” kata Haposan di hari yang sama.

Haposan mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan lintas serikat pekerja lainnya untuk mengambil sikap atas keputusan pemerintah. Namun dirinya belum bisa memastikan untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk penolakan. “Sementara ini kita akan memperjuangkannya dulu melalui Dewan Pengupahan. Tapi kalau ditanya sikap, kami tentu menolak ini,” tegasnya.

Dewan Pengupahan Rapat Penetapan Hari Ini

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (HI) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara, Asnawi menyampaikan, Dewan Pengupahan dijadwalkan menggelar rapat penetapan UMP 2021 hari ini, Rabu (28/10/2020).

“Tadi kami sudah ngomong juga (perihal SE Menaker ke anggota Dewan Pengupahan). Intinya besok (hari ini) kami rapat dulu di Tarakan jam 10 (pagi),” kata Asnawi, Selasa (27/10/2020).

Dia belum bisa berkomentar mengenai kemungkinan penetapan upah minimum di Kaltara bisa naik, sama dengan tahun ini, atau malau turun. Menurutnya, hal tersebut tergantung hasil rapat Dewan Pengupahan dan penetapan akhir di tangan Gubernur selaku pimpinan daerah.

“Kalau itu, tidak bisa Ku komentarinya. Tergantung rapat dewan pengupahan besok. Entah itu mengikuti edaran atau bagaimana. Pastinya rapat penetapan besok dihadiri semua unsur. Mulai buruh, pengusaha, pemerintah dan akademisi,” paparnya.

Setelah Dewan Pengupahan menggelar rapat penetapan, hasilnya akan dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan. “Langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Pak PJs Gubernur, bagaimana tanggapan beliau. Karena bagaimanapun juga kan yang menetapkan akhir adalah Gubernur,” kata Asnawi.

Perihal waktu penetapan dan pengumuman di akhir Oktober, Asnawi masih pesimis jika Kaltara bisa memenuhinya. Ini dikarenakan waktu yang tersisa cenderung sangat terbatas.

“Kalau 31 Oktober, rata-rata bukan hanya Kaltara ya (bisa terlambat). Hampir semua daerah itu mungkin agak telat. Karena memang kan hari libur semuanya ini, besok saja sudah cuti bersama,” jelas Asnawi.

Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten dan kota akan mengikuti setelah upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan. “Kalau UMK nanti mengikuti, sekarang masih UMP-nya dulu,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Asnawi turut menyampaikan, pihaknya sudah mempelajari isi dari surat edaran Menaker. Ia menilai jika keputusan yang tertera dalam surat edaran ini tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Dari edaran menteri itu, tadi pagi kami rapat dengan teman-teman ahli hukum di internal kami. Intinya dari segi legalitas, surat edaran ini juga didukung aturan-aturan di atasnya,” tandasnya menjelaskan.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah