Kaltara

Terdakwa Ajukan 3 Poin Keberatan di Sidang Kasus ITE

Suasana persidangan kasus ITE, dengan terdakwa Iwan Setiawan di PN Tanjung Selor, Senin (22/2/2021). (Foto : Ramlan/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Terdakwa kasus pencemaran nama baik yang melibatkan nama mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Iwan Setiawan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Senin (22/2/2021). Pada sidang kali ini, mengagendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi, lewat kuasa hukumnya.

Dalam persidangan itu, ada tiga point nota keberatan atau eksepsi terdakwa dalam kasus itu. Salah satunya terkait lokus delicti atau tempat kejadian perkara.

“Kalau berdasarkan aturan yang ada, di mana lokus delicti (tempat kejadian perkara), di pengadilan situlah harus di persidangkan. Kalau kita lihat dalam kasus ini, saudara Iwan (terdakwa) memposting itu di rumahnya. Yah rumahnya di Tarakan. Sedangkan di Tarakan kan juga ada pengadilan (PN),” kata Penasehat Hukum Iwan Setiawan, Salahuddin, Senin (22/2/2021).

Eksepsi kedua, kuasa hukum terdakwa menilai jika surat dakwaan nomor PDM-003/T.Selor/Eku.2/01/2021 tanggal 19 Januari tidak sah. Dengan alasan bahwa, PN Tanjung Selor tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pasal 84 ayat 2 KUHP berbunyi “Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”.

“Kalau alasan saksi dari penyidik (berdomisili di Tanjung Selor), saksi kami juga banyak berdomisili di Tarakan. salah satu saksi kita, mantan Wagub Kaltara (Udin Hianggio) ada di Tarakan. Kalau kita lihat lokus delicti, seharusnya kan di Tarakan,” jelasnya.

Ketiga, eksepsi tentang materi dakwaan dalam perkara tersebut. Kuasa hukum menilai, kliennya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU). Salahuddin menilai, menjalani pemeriksaa di Direktorat Krimsus Polda Kaltara, kliennya sudah berusaha untuk mementahkan atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa.

“Bahkan saat itu (menjalani pemeriksaan), klien kami sudah menyerahkan bukti-bukti valid tentang apa yang terdakwa kemukakan melalui akun Facebooknya. Bahkan klien kami juga sempat meminta agar kepolisian berkenan membuka laporan pidana indikasi tipikor agar bukti-bukti yang diajukan klien kami dapat digunakan sebagai bukti awal,” imbuhnya.

Dikonfirmasi mengenai eksepsi itu, JPU dari Kejari Bulungan Danu Bagus Pratama menyampaikan, sanggahan dalam bentuk eksepsi terdakwa akan dijawab pihaknya melalui sidang selanjutnya. Ia menyampaikan, akan kembali mempelajari atas gugatan kembali yang disampaikan melalui eksepsi oleh terdakwa.

“Terkait eksepsi ini kita sampaikan secara tertulis saja pada sidang selanjutnya. Karena kalau secara lisan, jangan sampai ada tambahan lagi,” ungkapnya.

Proses persidangan kembali diagendakan pada Senin (1/3/2021) mendatang. Namun karena terdakwa memiliki agenda lain di hari yang sama, sehingga majelis hukum memutuskan agenda selanjutnya diagendakan pada Rabu (3/3/2021).

“Sidang selanjutnya akan kita laksanakan pada Rabu nanti. Karena Senin (sesuai jadwal), terdakwa memiliki agenda lain. Makanya kita ubah ke hari rabu mendatang,” kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Nuriawan sambil menutup persidangan. (*)

Reporter: Ramlan
Editor: Eddy Nugroho

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah