Ekonomi Bisnis

Tender Kegiatan Hulu Migas Sudah Gunakan CIVD

Kegiatan ekploitasi Migas di Kalimantan Utara. (Dok/Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menyaksikan penandatanganan amandemen nota kesepahaman mengenai pengembangan sistem informasi penyedia barang/jasa terintegrasi, atau Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang dilaksanakan oleh 25 Kontraktor Kerja Sama (KKKS) yang tergabung dalam komite pengembangan sistem CIVD.
Dalam amandemen tersebut berisi penambahan ruang lingkup infrastruktur CIVD dengan sistem keamanan yang lebih andal.
Dengan adanya penambahan ini, diharapkan akan memperkuat sistem CIVD dalam hal pengelolaan data kualifikasi proses tender di kegiatan hulu migas.
Penandatanganan yang dilakukan pada Jumat (5/11/2021) lalu ini dilakukan oleh Premier Oil Natuna Sea B.V. selaku koordinator pelaksana pengadaan dan pengelolaan sistem CIVD, disaksikan oleh Plt. Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Rudi Satwiko di Kantor SKK Migas.
“Sistem CIVD merupakan sistem online yang digunakan untuk melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS. CIVD merupakan sistem utama dalam proses kualifikasi tender di hulu migas, dengan adanya sistem ini KKKS akan mendapatkan penyedia barang/jasa yangtepat dengan harga yang efisien,” kata Rudi, dalam siaran pers yang Koran Kaltara terima, Kamis (11/11/2021).
Sistem CIVD mulai diterapkan oleh SKK Migas sejak 2016 dan sampai saat ini telah digunakan oleh 58 KKKS maupun group KKKS. Melalui CIVD, SKK Migas dan KKKS sudah menerbitkan 45.577 SPDA (Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi) kepada penyedia barang/jasa. CIVD menjadi salah satu tools penting untuk mendukung capaian transformasi rencana strategis IOG 4.0 SKK Migas.
“CIVD dimanfaatkan untuk memudahkan penyedia barang/jasa dalam berpartisipasi dan mendukung proses investasi sektor hulu migas, dengan adanya kegiatan yang terintegrasi antara seluruh pelaku industri hulu migas, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, hal ini bertujuan untuk melakukan percepatan proses bisnis,” ungkapnya.
Penandatanganan amandemen Nota Kesepahaman ini dilakukan sebagai tindak lanjut skema kerja sama terkait pengembangan sistem CIVD, sebanyak 25 KKKS telah berkomitmen mendukung pengembangan sistem CIVD pada periode 2020-2025, meskipun hanya didukung oleh 25 KKKS, CIVD dapat digunakan oleh seluruh KKKS.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan  Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan, untuk mendukung pengembangan sistem CIVD dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang baik antara SKK Migas dan KKKS.
“Penandatanganan yang dilakukan merupakan salah satu milestone dari proses pengembangan CIVD, SKK Migas juga memastikan dengan adanya pembaharuan ini, CIVD akan tetap beroperasi melalui migrasi sistem ke server yang baru, sehingga pada Januari 2022 sistem dan server baru sudah beroperasi secara penuh,” kata Erwin. (*)
Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Rifat Munisa

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment