Tarakan

Tarakan Rawan Tempat Inap Sementara WNA

Kegiatan perkenalan dan sosialisasi aplikasi lapor orang asing dari Imigrasi Tarakan. (Foto : Sahida)

TARAKAN, Koran Kaltara – Seluruh hotel yang menginapkan orang asing maupun perusahaan yang memperkerjakan orang asing, wajib melaporkan keberadaannya ke kantor Imigrasi.

Tarakan yang menjadi salah satu jalur transit keluar masuk orang, juga menjadi perhatian khusus terkait keberadaan Warga Negara Asing (WNA).

Kepala Kantor Imigrasi Tarakan, Andi Mario melalui Humasnya Syachruddin menuturkan, pihaknya sudah memudahkan para pelaku usaha, perusahaan maupun hotel untuk melaporkan orang asing ini melalui aplikasi.

“Laporan dalam bentuk aplikasi online. Jadi, dengan aplikasi pelaporan orang asing ini langsung bisa melaporkan keberadaan orang asing di hotel,” ujarnya, Rabu (9/6/2021).

Dengan aplikasi pelaporan orang asing ini, kata dia waktunya bisa lebih cepat dan real time. Data orang asing yang sudah dikirim dapat dipantau Imigrasi.

Berbeda dengan sebelumnya, pelaporan dilakukan secara offline, secara manual melalui sambungan telepon dan surat ke kantor Imigrasi, sehingga tidak bisa dilakukan segera.

Selain bisa melihat izin kunjungan orang asing, pihaknya juga bisa mendapat data keluar masuk orang asing tersebut di Indonesia untuk dilakukan pemantauan.

Bahkan, jika mesti pertama kali masuk WNA masuk ke Indonesia bukan ke Tarakan, pelaporan tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak hotel dan perusahaan.

“Misalnya, di satu hotel ada berapa orang asing yang menginap, jadi memudahkan pelayanannya. Semua kantor Imigrasi di Indonesia sedang menggalakkan apikasi ini,” tuturnya.

Di Tarakan, ia menyebutkan untuk pengelola hotel masih aktif melaporkan keberadaan orang asing yang menginap. Sistem pelaporan, dengan log in ke website ke aplikasi yang disiapkan Imigrasi. Setelah membuat user name, pihak hotel atau perusahaan langsung bisa masuk dan melaporkan orang asing.

“Ini kewajiban dan ada sanksi. Jika tidak ada laporan dan terjadi apa-apa kepada orang asing takutnya dipermasalahkan. Kan di Tarakan banyak orang asing yang transit. Makanya kedepan kita akan sosialisasi di hotel di Tanjung Selor, Malinau dan KTT,” kata dia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, petugas imigrasi wajib meminta keterangan dan memberikan data dari setiap orang atau pengelola hotel yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing.

Pengelola penginapan yang tidak memberikan keterangan dan data orang asing yang menginap setelah diminta oleh pejabat imigrasi diatur dalam pasal 72 ayat 2 dengan pidana kurungan tiga bulan dan denda paling banyak Rp25 juta. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa