Tarakan

Tak Sepakat dengan Penghitungan Upah, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Wali Kota 

Ratusan massa mendatangi kantor Wali Kota Tarakan. (Foto: Sofyan/korankaltara.com) 

TARAKAN, Koran Kaltara – Ratusan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja melakukan long march dari gedung DPRD ke Kantor Wali Kota Tarakan untuk menuntut upah layak. 

Diketahui, sehari sebelumnya dilakukan rapat pembahasan UMK (Upah Minimum Kota) antara Apindo, serikat pekerja, pemerintah kota, BPS dan akademisi, namun tidak menemukan kesepakatan atau deadlock. 

Aksi pagi tadi, Selasa (23/11/2021) massa mulai berkumpul di samping gedung DPRD yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian pada pukul 09.30 Wita massa mulai bergerak menuju Kantor Wali Kota Tarakan yang berada di Jalan Kalimantan. 

Dalam orasinya, Ketua DPC SP Kahutindo Tarakan, Rudi mengatakan, bahwa PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 tahun 2021 tentang oengupahan tidak bisa mengakomodir kebutuhan buruh. 

Oleh karena itu, kenaikan UMK 2022 diharapkan bisa disesuaikan dengan biaya hidup saat ini. 

“Selama ini perusahaan selalu mengatakan pandemi Covid-19 membuat biaya produksi naik, sehingga tidak bisa menaikan upah. Namun di Tarakan tidak ada perusahaan yang tutup, bahkan tidak ada pengurangan karyawan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengakomodir keinginan buruh,” ungkapnya. 

Selain itu, dalam orasinya, Rudi juga mengajak massa untuk tetap protokol kesehatan dengan menggunakan masker, dan jaga jarak. 

Saat ini unjuk rasa masih berlangsung, pihak pemerintah belum ada yang menemui massa. (*) 

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Didik

 

TOPIK TERKAIT:

Rapat Pembahasan UMK Deadlock

Tampung Aspirasi Buruh, Pemkot Buka Jalan Tengah Besaran UMK

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment