Politik

Syafruddin Minta KPU Belajar dari Kesalahan

PEMBACAAN putusan dari DKPP terhadap aduan kuasa hukum Irianto Lambrie dan Irwan Sabrie. (Foto : Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara – Aduan Kuasa Hukum Irianto Lambrie-Irwan Sabri ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan teradu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, diterima sebagian.

Putusan DKPP, untuk perkara Nomor : 79-PKE-DKPP/II/2001 ini dibacakan Rabu (3/6/2021).

Dalam putusannya, DKPP menetapkan para komisioner KPU maupun Bawaslu untuk dijatuhkan sanksi peringatan, sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melaksanakan putusan, sepanjang seluruh teradu ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

“Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” kata Muhammad, Ketua merangkap anggota DKPP membacakan hasil rapat pleno tujuh anggota DKPP.

Syafruddin, kuasa hukum Irianto Lambrie dan Irwan Sabrie menuturkan, putusan DKPP ini hanya berkaitan dengan kode etik, memberikan sanksi etik terhadap KPU maupun Bawaslu, sebagai teradu.
“Ini peringatan keras. Tapi, bentuk peringatan kerasnya teradu tergantung dari KPU dan Bawaslu RI untuk memberikan sanksi, seperti yang diputuskan DKPP,” ujarnya, kemarin (3/6/2021).

Terhadap putusan ini, ia mengaku terserah kepada lembaga masing-masing memberikan putusannya. Namun, ia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu ini bisa mengambil pelajaran, bahwa memang ada kesalahan dalam proses pencalonan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, belum lama ini.

Pihaknya juga sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu, terkait dugaan KPU meloloskan calon yang masih berstatus sebagai Polri aktif. Namun, saat itu Bawaslu menurutnya tidak bergerak, bahkan menolak laporan tersebut dengan alasan sesuai Peraturan KPU, memberikan waktu satu bulan sebelum pemilihan untuk mengurus pengunduran diri.

“Dalam hukum itu, bukan hanya obyek perbuatan yang harus dilihat. Tapi, subyek yang melakukan perbuatan itu juga menjadi penilaian. Memang ada Peraturan KPU, tapi menurut Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2011 di pasal 5 huruf d menyebutkan Polri harus mengundurkan diri sebelum pendaftaran calon,” tandasnya.

Karena belum mengundurkan diri sebagai Polri, Syafruddin mengungkap masih ada surat perintah mutasi untuk Zainal Paliwang. Menurutnya, hal ini menjadi kesalahan fatal KPU dan Bawaslu.

Ia mengaku bersyukur DKPP bisa dengan jeli melihat dan menyatakan KPU maupun Bawaslu melakukan kesalahan.

“Berarti ada kesalahan dalam proses pencalonan itu. Kesalahan ini kami bawa juga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) ke Samarinda dan ternyata tidak jeli melihat, jadi kami banding 24 Mei lalu,” ungkapnya.

Syafruddin menegaskan, pihaknya sejak awal tidak hendak menggugat gubernur, melainkan aturan yang dilanggar. Putusan DKPP ini akan menjadi dasar gugatan yang diajukannya ke tingkat banding maupun Kasasi ke Mahkamah Agung.

“Supaya semua belajar dan memberikan edukasi baik kepada penyelenggara, masyarakat dan pemerintah, jadi tidak terulang lagi. Hukum ini satu sistem yang ada ikatan satu sama lain, ada aturan yang mengatur orang tersebut secara internal kelembagaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa