Kaltara

Subtansi Revisi Perda PT MKJ Sudah Kelar

Syamsuddin Arfah
  • Setelah Laporan Akhir Pansus, Lanjut Pengesahan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) didorong untuk menjadi perusahaan holding oleh Pemprov Kaltara. Yakni terhadap anak usaha di bidang pengelolaan minyak bumi dan gas (migas). Pasalnya, dengan menjadikan PT MKJ sebagai perusahaan induk, dapat mengelola Wilayah Kerja (WK) migas yang ditawarkan, di luar dari WK Blok Nunukan.

Adapun proses revisi itu tengah berproses pada tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) di DPRD Kaltara. Dikonfirmasi, Ketua Bapemperda Kaltara Syamsuddin Arfah mengatakan bahwa revisi Perda PT MKJ secara subtansi sudah selesai. “Revisi perda itu secara subtansi teknisnya sudah kelar. Sudah selesai,” katanya kepada Koran Kaltara, (30/7/2020).

Politisi Partai Keadilan Serjahtera (PKS) tersebut mengungkapkan, bahwa kerja-kerja Pansus untuk revisi perda PT MK terus berjalan. Bahkan sudah selesai dilakukan tahapan-tahapannya, sehingga tinggal melakukan laporan pansus akhir.

“Jadi ini hanya pada pengesahan pada laporan pansus akhir. Selesai laporan pansus akhir, berikutnya adalah pandangan akhir fraksi sekaligus pengesahan,” ungkap dia.

Bahkan disebutkannya, sebelum masa pansus berakhir, ranperda (perda revisi) tersebut sudah bisa disahkan dalam bentuk perda. Masa kerja pansus ia sebutkan berakhir pada 29 Agustus 2020, dan ia pastikan tidak ada perpanjangan.

“Itu paling dua kali paripurna Insya Allah sudah kelar. Karena satu dua pekan terakhir (masa kerja pansus), dimana batas pansus ini 29 agustus. Masih ada waktu sebelum pansus berakhir. Dan tidak perlu untuk diperpanjang waktu, sudah cukup,” jelasnya.

Untuk diketahui, salah satu BUMD milik Pemprov Kaltara tersebut disahkan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan PT MKJ. Hanya saja, perda tersebut hanya mengamanatkan pengelolaan WK Nunukan. Adapun potensi WK lainnya yang juga ditawarkan, seperti WK Simenggaris, WK Tarakan Offshore dan WK Bengara I, baru dapat dikelola dengan membentuk anak usaha.

“Klausulnya, PT MKJ hadi holding atau membentuk anak perusahaan unyuk mengambil hak PI Participating Interest) setiap WK yang ditawarkan kontraktor,” Kata Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltara, Rohadi beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen Pada WK Migas, menyatakan bahwa daerah memiliki hak pengelolaan PI 10 persen atas pengelolaan setiap WK oleh kontraktor. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Eddy Nugroho

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah