Headline

Skenario Pemulihan Ekonomi Berlanjut hingga Tahun Depan

Tampak beberapa kegiatan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Penyusunan RKPD Kabupaten dan Kota Sudah Disinkronkan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Pusat kembali menegaskan bahwa skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

“Di tahun 2021, kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (4/8/2020).

Airlangga menjelaskan, terdapat siklus terbalik antara pandemi dan mata pencarian. Ketika penyebaran covid-19 masih tinggi, ekonomi belum tentu melemah semakin dalam. Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat bisa melakukan penyesuaian perilaku terhadap covid-19. “Apabila masalah kesehatan ini bisa tertangani, maka ekonomi akan kembali pulih,” ujar Airlangga.

Pemerintah akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. “Kami harap di tahun 2022 dan 2023, vaksin telah ditemukan. Sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” lanjutnya.

Terkait bantuan sosial, dijelaskan Airlangga akan tetap didorong hingga tahun depan. Namun, secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Adapun, pendampingan dari pemerintah untuk usaha dan industri padat karya terus dilanjutkan hingga tahun 2022.

Secara umum, pemerintah juga akan melakukan restrukturisasi kredit pembiayaan milik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.

Dalam paparannya, dia juga menjelaskan program yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah menjaga kehidupan dan menjaga mata pencarian kehidupan. Menurutnya, hal ini adalah tugas dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kalimantan Utara, Risdianto mengatakan, pihaknya sudah menerima arahan untuk menyusun program pemulihan ekonomi di tingkat daerah.

“Sudah, kami sudah menerima arahan soal pemulihan ekonomi sampai tahun 2021 nanti,” kata Risdianto saat diwawancarai Koran Kaltara, Kamis (6/8/2020).

Secara teknis, kebijakan pemulihan ekonomi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Baik di tingkat pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Dengan begitu, arah kebijakan dari pemerintah pusat bisa disinkronkan dengan pemerintah daerah.

“Kita kemarin pada saat fasilitasi RKPD 2021 sudah membahas tentang itu. Untuk semua daerah, di RKPD-nya harus sudah menuangkan terkait bagaimana upaya daerah dalam pemulihan ekonomi di 2021,” ujar Risdianto.

“Beberapa kali kita sudah melakukan fasilitasi. Terakhir, untuk hari ini di Bappeda Kabupaten Bulungan. Jadi bisa sinergi semua. Mulai dari RKP 2021, RKPD Provinsi 2021 dan RKPD kabupaten dan kota 2021, itu sudah disamakan,” lanjutnya.

Risdianto berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bisa mengimplementasikan secara maksimal program dan kegiatan pemulihan ekonomi. Kinerja masing-masing OPD menjadi ujung tombak realisasi di masyarakat.

“Porsi program dan kegiatan nanti ada di masing-masing OPD. Contohnya tentang UMKM ada di Disperindagkop. Nanti untuk penyediaan lapangan kerja dan bantuan atau pelatihan ada  OPD-nya lagi. Itu sudah ada semua,” papar Risdianto.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris menyampaikan, jajaran legislatif pada dasarnya mendukung berbagai program dan kegiatan untuk pemulihan ekonomi. Terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan keadaan pelaku UMKM.

“Pada dasarnya, kami sangat mendukung itu semua. Sebelumnya kan juga sudah saya sampaikan kalau penyusunan RKPD 2021 ini harus memprioritaskan dampak covid. Mulai dari korban PHK, keluarga terlantar, masyarakat miskin dan pelaku usaha yang gulung tikar (bangkrut),” kata Norhayati.

Lanjut dia, program pembangunan fisik yang tidak menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat secara langsung, juga perlu dikesampingkan terlebih dahulu.  “Kalau untuk pembangunan gedung dan semacam lainnya,  bisa dikebelakangkan dulu. Dampak covid-19 yang harus lebih dipikirkan. Sehingga anggaran 2021 bisa memberi multiplier effect dengan cepat di masyarakat,” pungkasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah