Headline

SKD CPNS Kaltara Dimulai Hari Ini

Tampak suasana di ruang Laboratorium CAT Pemprov Kaltara yang akan digunakan untuk SKD mulai hari ini. (Foto: Rizqy)
  • Kepala BKD Klaim Persiapan Teknis Tak Ada Masalah

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali berlanjut. Sesuai jadwal, peserta akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan metode Computer Assisted Test (CAT) hari pertama, Selasa (14/9/2021).

Pantauan Koran Kaltara hingga sore kemarin, lokasi SKD yang bertempat di Laboratorium CAT Pemprov Kaltara di Tanjung Selor sudah tertata. Khususnya perangkat komputer yang akan digunakan, telah diperiksa oleh tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau persiapan, aman semua. Kita sudah rutinitas dan biasa melaksanakan ini (SKD). Jadi, secara teknis sudah tidak ada masalah,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Burhanudin.

Dalam tahapan seleksi, setiap harinya akan digelar empat sesi, kecuali pada hari jumat dua sesi. Lalu, setiap sesi, akan diikuti oleh 55 orang peserta SKD. Sebelum masuk ke ruangan CAT, setiap peserta dipastikan melalui proses registrasi, sesuai mekanisme yang berlaku.

“Khusus pelaksanaan SKD, ada prosedur yang harus dilalui. Tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, peserta memang harus hadir lebih awal,” jelasnya.

Terhadap kebijakan tambahan, khususnya di tengah pandemi Covid-19, dimana peserta diwajibkan menunjukkan hasil swab antigen atau PCR, enggan ditanggapi oleh Kepala BKD. Sesuai kewenangannya, pihaknya hanya memastikan secara teknis penyelenggaraan SKD berjalan sesuai arahan dari Panselnas.

Pelaksanaan SKD berlangsung hingga 11 Oktober mendatang. Peserta yang mengikuti seleksi ini sebanyak 5.460 orang, setelah lolos seleksi administrasi beberapa waktu lalu. Terbagi atas 5.286 peserta CPNS, dimana satu di antaranya memilih lokasi ujian di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Malaysia. Kemudian 174 peserta lainnya adalah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-guru. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari