Politik

Sidang Tindak Pidana Pemilu, Terdakwa Berstatus DPO

Sidang tindak pidana pemilu di PN Tarakan. (Foto: Sahida)

TARAKAN, Koran Kaltara – Sidang perdana Tindak Pidana Pemilu, digelar di Pengadilan Negeri Tarakan, Kamis (26/11/2020). Sejak sidang perdana ini, terdakwa tidak hadir di persidangan dan langsung masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Humas Pengadilan Negeri Tarakan, Melcky Johny Ottoh menuturkan sidang perdana pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), majelis hakim langsung mengeluarkan penetapan penahanan.

“Sidangnya ada majelis hakim dan harus selesai tujuh hari. Hakimnya majelis tiga orang. Agenda pertama dakwaan, lanjut pembuktian dengan pemeriksaan saksi,” jelasnya, dihubungi Jumat (27/11/2020).

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, Andi Aulia Rahman menuturkan sidang perkara Tindak Pidana Pemilu untuk terdakwa berinisial MS agenda hari kedua, Jumat (27/11/2020) pemeriksaan saksi-saksi.

“Sejak sidang pertama, penetapan dari Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan terdakwa. Tapi, setelah kita panggil secara patut berdasarkan KUHAP, terdakwa tidak hadir,” ujarnya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah setempat, dipastikan terdakwa sudah tidak ada di rumahnya.

Karena tidak hadir sejak sidang perdana, terdakwa dianggap tidak kooperatif dan dikeluarkan penetapan penahanan. “Majelis hakim memerintahkan JPU untuk segera menahan terdakwa,” imbuhnya.

Ia tambahkan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2018, tentang pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa, sidang tanpa kehadiran terdakwa bisa dilaksanakan.

Berdasarkan Perma inilah, agenda sidang mendengarkan saksi tetap dilaksanakan meski terdakwa tidak hadir. Saksi yang dihadirkan, tiga orang dari Bawaslu dan saksi lain yang hadir di rumah terdakwa MS.

“Penahanannya sudah ditandatangani Majelis Hakim sejak Kamis (26/11), setelah pembacaan dakwaan. Selanjutnya, kami dari Sentra Gakkumdu akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk segera melaksanakan penetapan,” tuturnya.

Sentra Gakkumdu juga akan bersurat ke kepolisian, jika terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan tidak ditemukan di rumahnya. Andi memastikan, dengan tidak hadirnya terdakwa ini bisa berakibat buruk karena hak sebagai terdakwa untuk disampaikan di persidangan jika tidak bersalah, tidak bisa tersampaikan.

“Harusnya, terdakwa bisa membantah keterangan saksi yang dihadirkan JPU. Tapi, dengan sikapnya ini menurut kami, malah memberatkan terdakwa,” tegasnya.

Dalam persidangan saksi, kata Andi juga menjelaskan tentang terdakwa menyampaikan visi dan misi calon di rumahnya, kemudian setelah selesai MS memberikan uang dalam amplop. JPU juga masih berkoordinasi dengan penjamin, untuk mencari tahu apakah ada upaya membantu atau membiarkan terdakwa meninggalkan Tarakan, bisa dipidana karena menghalangi proses persidangan.

“Untuk penahanan, dalam sidang penuntutan dan pra penuntutan sudah diatur. Kemarin, waktu penyidikan di kepolisian, karena kooperatif akhirnya ditahan. Sama juga waktu tahap 2, diserahkan ke Kejaksaan ada penjamin dan berjanji tidak meninggalkan Tarakan hingga perkara selesai, jadi kami tidak lakukan penahanan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tarakan Iptu Muhammad Aldi menuturkan untuk status DPO terdakwa MS sudah disampaikan dan akan dilakukan backup pencarian. “Kita belum ada info MS ini keluar kota. Saat ini masih dalam pencarian,” katanya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah