Hukum Kriminal

Sidang Dugaan Korupsi, Jaksa Pastikan Dakwaan Sudah Tepat

Sidang secara virtual kasus dugaan korupsi PDAM Tarakan, di Kejaksaan Negeri Tarakan. (Foto : Sahida/Koran Kaltara)

TARAKAN, Koran Kaltara – Sidang ketiga kasus dugaan korupsi di lingkup PDAM Tirta Alam Tarakan digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Tarakan, Senin (22/2/2021). Sebelumnya, untuk sidang perdana pembacaan dakwaan dan agenda mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum dilaksanakan langsung secara tatap muka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kaltim.

Kasi Pidana Khusus, Cakra Nur Budi Hartanto menuturkan, dalam jawabannya, jaksa penuntut umum (JPU) menegaskan dakwaan sudah tepat, jelas dan cermat serta memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan sah menurut hukum.

“Sehingga kami meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi dari penasihat hukum dan melanjutkan sidang ke pokok perkara,” ujarnya, dikonfirmasi Senin (22/2/2021).

Terkait kerugian negara yang juga disebut dalam eksepsi penasihat hukum tidak sesuai, juga ditanggapi JPU. Cakra menerangkan, kerugian negara terbagi dalam dua kegiatan, untuk penyewaan kendaraan dinas dan pembayaran gaji Pjs. Direktur PDAM, sesuai bunyi redaksional hasil pemeriksaan kerugian negara dari Inspektorat.

“Nanti dirinci, totalnya sekian dan untuk penyewaan kendaraan dinas berapa kemudian pembayaran gaji pjs direktur berapa. Jadi, kemarin itu hanya redaksional hasil pemeriksaan LHP yang kemudian memang kalau sesuai perbuatannya, kerugian negaranya sudah sesuai,” terangnya.

Cakra menambahkan, ada salah satu tersangka yang memiliki peran di dua kegiatan ini. Sehingga, permintaan perhitungannya terhadap dua kegiatan itu, tersebut dalam LHP.

Peran ketiganya, sebagai Pejabat Pembuat Komitment, IL menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan SD sebagai Pjs Direktur PDAM untuk kasus yang terkait penyewaan kendaraan dinas tahun 2017-2019. Sementara penyalahgunaan gaji Pjs direktur disalahgunakan oleh IL, saat menjabat Kepala Bagian Umum dan SU selaku Pjs Direktur PDAM di tahun anggaran 2019-2020.

“Ketiganya mengembalikan uang negara itu saat kasusnya sudah masuk dalam tahap penyidikan dan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

Sedangkan terkait pelaksanaan sidang yang digelar virtual, kata Kasi Pidsus sesuai pertimbangan majelis hakim karena di Samarinda maupun Tarakan sudah masuk dalam zona merah Covid-19. Sidang perdana secara virtual dengan Pengadilan Tipikor Kaltim berjalan lancar, tanpa ada masalah jaringan.

Kasi Pidsus mengaku masih belum mengetahui hingga kapan sidang virtual dilaksanakan. “Jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 juga semakin meningkat. Jadi, dipindahkan sidangnya secara virtual,” tuturnya.

Sidang yang digelar kemarin, hanya beragendakan mendengarkan jawaban JPU terhadap eksepsi penasihat hukum. Pekan depan, diagendakan mendengarkan putusan sela dari majelis hakim.

“Kami menunggu putusan sela yang akan disampaikan sesuai janji hakim. Kalau putusan selanya mengatakan eksepsi kami ditolak, berarti pokok perkara sudah bisa dimainkan dan dijalankan. Tinggal proses pembuktian, secara materiil nanti akan berlanjut. Mudah-mudahan eksepsi kami diterima, kalau tidak, kami juga siap menghadapi,” tegas salah satu tim penasihat hukum ketiga terdakwa, Syafruddin.

Untuk diketahui, dalam tahap penyidikan, ketiga terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara dari penyalahgunaan gaji Pejabat Sementara (Pjs) Direktur PDAM 2019-2020 sebesar Rp408.013.000, sedangkan untuk penyewaan kendaraan dinas sejak tahun 2017 hingga 2019 lalu sebesar Rp88.500.000. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Eddy Nugroho

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah