Politik

Setelah Penetapan DPTHP-2, Selanjutnya adalah DPTb

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami saat menerima laporan data pemilih dari salah satu daerah, saat penetapan DPTHP-2 tingkat provinsi pekan lalu. (Foto: Fathu Rizqil Mufid/ Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sabtu (15/12/2018) lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melaksanakan rekapitulasi penetapan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).Proses penetapan tersebut dihadiri oleh seluruh KPU provinsi yang ada di Indonesia, termasuk KPU Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Berdasarkan hasil rekapitulasi secara nasional, hasilnya untuk DPT nasional dalam dan luar negeri…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sabtu (15/12/2018) lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melaksanakan rekapitulasi penetapan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).Proses penetapan tersebut dihadiri oleh seluruh KPU provinsi yang ada di Indonesia, termasuk KPU Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Berdasarkan hasil rekapitulasi secara nasional, hasilnya untuk DPT nasional dalam dan luar negeri sebanyak 192.828.520 jiwa.Dengan rincian 96.271.476 pemilih laki-laki dan 96.557.044 pemilih perempuan.

Dikatakan oleh Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, tahapan DPT sudah selesai, selanjutnya KPU RI akan melakukan proses pencetakan surat suara. “Untuk pencetakan surat suara sudah bisa dilakukan karena sudah penetapan DPT secara nasional,” sebutnya, Senin (17/12/2018).

Terkait data pemilih, pihak penyelenggara tetap membuka keran bagi semua masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Pasca penetapan DPTHP-2, masih ada tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). “KPU akan berkonsentrasi dengan tahapan DPTb dan DPK (Daftar Pemilih Khusus), guna melindungi hak pilih warga negara sebaik-baiknya,” ungkapnya.

DPTb merupakan daftar pemilih tambahan dimana warga yang sudah terdaftar dalam DPT tapi memutuskan untuk pindah memilih tetap terakomodir. Misalnya, penduduk Bulungan saat jelang pencoblosan pindah ke daerah lain.

Namun, penduduk tersebut tetap masuk dalam DPT. Selanjutnya, daftar pemilih khusus (DPK) merupakan data bagi warga yang namanya tidak masuk dalam DPT dan DPTb.

“Mereka (DPK) itu merupakan WNI yang sudah memenuhi syarat jadi pemilih dan memiliki KTP-el. Tapi tak terdaftar dalam DPT,” sebutnya.

Lanjut Surya, warga tersebut masih boleh menggunakan hak suara saat pencoblosan, dengan membawa KTP-el. Artinya, memilih berdasarkan domisili yang ada di KTP-el. Tapi, penggunaan hak pilih bagi yang tak terdaftar dalam DPT baru dilakukan setelah pukul 12.00 siang. Berbeda dengan warga yang sudah masuk DPT.

Adapun untuk surat suara, yakni sesuai DPT plus dua persen. KPU RI yang akan mendistribusikan berdasarkan jumlah daftar pemilih kepada masing-masing daerah. “Pendistribusian KPU RI punya jadwalnya, karena ke kabupaten dan kota tak langsung dipakai. Tapi kabupaten dan kota perlu lakukan sortir surat suara, pelipatan dan menempatkan dalam kotak suara ke masing-masing TPS,” tuntasnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 18 Desember 2018