Nunukan

Sembilan Posisi Pejabat Eselon II Menanti Pejabat Baru

Kaharuddin Tokkong

NUNUKAN, Koran Kaltara  – Hingga bulan Juni 2021, tercatat ada sembilan posisi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan yang kosong.

Tujuh diantaranya adalah jabatan kepala perangkat daerah atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan dua jabatan Staf Ahli Bupati Nunukan.

Kosongnya jabatan ini, dikarenakan pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong mengatakan, tujuh OPD yang kekosongan pejabat eselon II diantaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PUPR PKPP). Serta dua jabatan Staf Ahli Bupati Nunukan.

Dia menjelaskan, untuk mengisi kekosongan tersebut, ketujuh OPD dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). DPMPTSP di jabat oleh Hasmuni yang juga Sekretaris DPMPTSP. Inspektorat di jabat Asisten Administrasi Umum, H. Asmar, BPBD dijabat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Amin, lalu Badan Pengelola Perbatasan dijabat oleh Mukhlis, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan. Kemudian, Perpustakaan juga di jabat oleh Sekretarisnya, Umboro Hadisusino, serta Dinas PUPR dijabat Abdi Jauhari merangkap Staf Ahli Bupati Nunukan.

“Untuk Diskominfotik dijabat oleh saya sendiri merangkap Kepala BKPSDM. Kemudian dua jabatan Staf Ahli Bupati Nunukan juga masih kosong,” jelas Kaharuddin, Senin (21/6/2021)

Ia mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan ini, harus mengikuti aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Undang-undang Pilkada serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bahwa enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih baru boleh diisi, kecuali ada surat persetujuan dari Kemendagri.

BKPSDM Nunukan sudah menyurat ke Kemendagri untuk melakukan pengisian terhadap jabatan kosong yang diawali dengan pemetaan, kemudian akan dilanjutkan dengan seleksi terbuka.

“Itu rencana sebelum enam bulan, artinya kalau Kemendagri setuju, BKPSDM Nunukan proses. Kalau Mendagri tidak setuju, tidak diproses,” kata Kaharuddin.

Selanjutnya, kata dia, BKPSDM mengusulkan ke Kemendagri untuk melakukan proses mengisi jabatan kosong melalui pemetaan (job fit). Kemudian nanti dilanjutkan dengan seleksi terbuka. Karena semuanya harus ada surat persetujuan dari Kemendagri.

Pada prinsipnya, katanya, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid bersama Wakil Bupati H. Hanafiah tetap berkomitmen mengikuti sesuai aturan dan BKPSDM menindaklanjutinya ke Kemendagri karena jabatan  kosong sejak tahun 2020. Yang artinya sudah lama di jabat Plt.

Dia mengatakan, memang ada ruang dari surat Kemendagri, bahwa pengusulan baru dapat disampaikan setelah dilakukan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

“Jika belum ada persetujuan, tentu BKPSDM menunggu karena sudah mengirim surat dan menyebutkan sembilan jabatan eselon II yang kosong, ada puluhan jabatan administrasi yang kosong (eselon III), kemudian eselon IV. Tentu nanti ada pertimbangan dari Kemendagri terutama dari eselon IV yang memang akan di fungsionalkan sebagian,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sabri

Editor: Didik

About the author

Koran Kaltara

1 Comment

Click here to post a comment

  • Mumpung ada banyak kekosongan Jabatan Eselon II coba Ka BPPSDMP juga memberi kesempatan Pejabat Fungsional yang telah memenuhi standard kepangkatan dan jabatan Fungsionalnya untuk diikutkan dalam seleksi perekrutan dalam mengisi jabatan eselon II yang kosong. Setidaknya diberi kesempatan untuk ikut seleksi secara terbuka… Hal ini guna memberikan semangat dan kesempatan bagi ASN untuk berkarya dalam mengabdikan diri turut membangun daerahnya… Belum tentu para Pejabat Fungsional yang sudah berada pada jenjang Madya itu tidak mampu, bisa jadi justru Pejabat Fungsional itu akan lebih mampu karena pengalaman Fungsionalnya dan pengalaman lapangannya justru akan lebih mumpuni dalam memimpin OPD….