Headline

Seluruh Calon Punya Kekayaan Rp186,95 Miliar

ilustrasi calon kepala daerah.
  • Masyarakat Berhak Mengetahui Kekayaan Kontestan Pilkada

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah merilis hasil verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) Calon Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Tercatat ada 32 orang, mulai calon gubernur dan wakil gubernur hingga calon bupati dan wakil bupati.

Berdasarkan rilis resmi tanggal 23 Oktober lalu, harta kekayaan calon kepala daerah secara akumulasi mencapai Rp186,95 miliar. Kekayaan ini berasal dari 16 pasangan calon (paslon) yang ada. Yakni tiga paslon di Pilkada Provinsi Kaltara, empat paslon di Pilkada Kabupaten Bulungan, tiga paslon di Pilkada Kabupaten Malinau, empat paslon di Pilkada Kabupaten Tana Tidung dan dua paslon di Pilkada Kabupaten Nunukan.

Untuk calon kepala daerah Provinsi Kaltara, KPK mencatat harta kekayaan Udin Hianggio memiliki harta sebesar Rp2,10 miliar. Sedangkan pasangannya Undunsyah Rp1,82 miliar. Kemudian, calon gubernur Irianto Lambrie sebesar Rp11,61 miliar, sementara pasangannya Irwan Sabri memiliki jumlah harta Rp2,59 miliar. Adapun calon gubernur Zainal Arifin Paliwang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp37,24 miliar, dan pasangannya Yansen TP memiliki harta Rp3,93 miliar.

Di Kabupaten Bulungan, KPK mencatat calon kepala daerah Sigit Muryono memiliki harta kekayaan sebesar Rp1,53 miliar. Sementara pasangannya Markus Juk sebesar Rp5,48 miliar. Kemudian Najamuddin tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp410 juta, pasangannya Ari Yusnita memiliki harta kekayaan sebesar Rp9,25 miliar.

Sementara itu, Syarwani memiliki jumlah harta kekayaan sebesar Rp1,96 miliar, pasangannya Ingkong Ala tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp22,71 miliar. Terakhir, Djoko Susilo memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,61 miliar, sementara harta kekayaan pasangannya yang bernama Kosmas Kajan tercatat sebesar Rp15,31 miliar.

Beralih ke calon kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung, KPK mencatat harta kekayaan Sofian Raga sebesar Rp2,44 miliar, pasangannya Juid sebesar Rp2,17 miliar. Kemudian harta kekayaan Markus tercatat sebesar Rp1,96 miliar dan pasangannya Hamjah M sebesar Rp7,34 miliar.

Selanjutnya harta kekayaan Ibrahim Ali sebesar Rp0,16 miliar dan pasangannya Hendrik sebesar Rp9,63 miliar. Terakhir, harta kekayaan Umi Suhartini tercatat sebesar Rp2,35 miliar, sedangkan pasangannya Herman memiliki harta kekayaan (minus) –Rp190 juta.

Di Pilkada Kabupaten Malinau, KPK mencatat harta kekayaan calon kepala daerah bernama Wempi W. Mawa sebesar Rp4,14 miliar, sedangkan pasangannya Jakaria sebesar Rp5,25 miliar. Lalu, Jhonny Laing Impang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,07 miliar, pasangannya Muhrim memiliki harta kekayaan sebesar Rp1,32 miliar. Terakhir Martin Labo memiliki jumlah harta kekayaan sebesar Rp13,12 miliar, sementara harta kekayaan pasangannya Mohammad Nasir sebesar Rp1,60 miliar.

Di Pilkada Kabupaten Nunukan, KPK mencatat harta kekayaan Danni Iskandar sebesar Rp2,50 miliar, sedangkan pasangannya Muhammad Nasir sebesar Rp440 juta. Adapun pasangan calon kepala daerah lainnya bernama Asmin Laura tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp9,02 miliar, sementara pasangannya bernama Hanafiah sebesar Rp2,08 miliar.

Sebagaimana diketahui, penyerahan laporan harta kekayaan menjadi salah satu syarat pencalonan kepala daerah. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di mana tanda terima penyampaian LHKPN adalah salah satu persyaratan bagi peserta pemilu.

Dalam siaran persnya akhir Agustus, KPK sudah mengingatkan kepada bakal calon kepala daerah 2020 bisa transparan terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki. Setelah diverifikasi KPK, calon kepala daerah diwajibkan mengumumkan harta kekayaannya. Paling lambat dua hari sebelum hari pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020. Dalam hal ini, pasangan calon bisa mengumumkan sendiri atau difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai ketentuan berlaku.

Penyampaian harta kekayaan bagi calon kepala daerah disebut sebagai hal yang penting. Karena menjadi upaya meyakinkan calon pemilih bahwa harta kekayaan mereka sesuai kondisi sebenarnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak mengetahui harta kekayaan calon kepala daerah mereka.

Di samping itu, pelaporan dan penyampaian harta kekayaan bertujuan untuk mencegah potensi tindakan yang menjurus korupsi bagi pasangan calon yang terpilih kelak. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah