Headline

Sebelas Orang Bantu Gubernur Kaltara

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengangkat sebanyak 11 TGUPP. (Foto: Rizqy)
  • TGUPP Zainal Paliwang Diketuai Rektor UBT

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Dalam rangka memastikan visi, misi dan program Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tercapai secara penuh, sebanyak 11 orang ditunjuk membantu kepala daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditandatangani langsung oleh Zainal Arifin Paliwang, Nomor : 188.44/K.178/2021 tentang Pengangkatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Tahun 2021, alias TGUPP.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Zainal Paliwang membenarkan nama-nama yang beredar. Dimana masing-masing memiliki bidang tertentu dalam satu tim, dari berbagai macam latar belakang. “Betul, ada sebanyak 11 orang itu (TGUPP),” kata Zainal saat ditemui media, Rabu (9/6/2021).

Koran Kaltara menelusuri dokumen Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/K.178/2021 dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, milik Pemprov Kaltara, Rabu (9/6). Namun dalam laman https://jdih.kaltaraprov.go.id,produk hukum ini belum terdokumentasi. Meski begitu, salinan berupa lampiran dari nama-nama yang masuk TGUPP Kaltara tahun 2021 telah beredar luas.

Sebagai ketua tim, adalah Rektor Universitas Negeri Borneo Tarakan (UBT) Prof. Dr. Adri Patton, M.Si yang membidangi Pendidikan dan IPTEK. Kemudian sepuluh orang lainnya adalah anggota. Seperti Triyono Budi Sasongko yang merupakan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara diberi kepercayaan Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan.

Selain itu, terdapat nama Untung Tri Basuki anggota Bidang Koperasi dan UMKM. Ada pula nama mantan Bupati Malinau yang saat ini menjabat anggota DPD RI, Marthin Billa yang merupakan anggota TGUPP Bidang Pembangunan. Lalu mantan Wakil Bupati Bulungan Liet Ingai Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara itu, enam nama lainnya dari berbagai latar belakang, mulai dari Ir Bambang Sudiyatno (Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi), Mukhlis Ramlan (Bidang Hukum dan Regulasi), Abdillah Ghalib Rasidi (Bidang Hubungan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri), HM Yusuf Ramlan (Bidang Pencegahan Korupsi), Effendy Gunardi (Bidang Ekonomi), dan Rukisah Saleh (Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan).

“Membantu gubernur untuk mempercepat proses pembangunan di Kaltara. Iya, (latar belakang) ada dari akademisi, dan masih banyak lainnya,” jelas mantan Wakapolda Kaltara itu, terkait harapannya kepada 11 TGUPP yang ia angkat.

DPRD Kaltara: Tak Hanya Bertumpu pada Tim, Libatkan Seluruh Lapisan Masyarakat

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengangkat sebanyak 11 orang sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tidak hanya di Kaltara, di daerah-daerah lainnya juga banyak yang menggunakan TGUPP untuk membantu kerja-kerja daerah, khususnya visi misi kepala daerahnya.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan, keberadaan tim yang ditunjuk harus berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Apalagi, Kaltara sebagai provinsi bungsu, harus melakukan percepatan dalam merealisasikan program.

“Harapan kita tim ini bisa bekerja, menjadi tenaga ahli di bidang-bidang yang sudah ditentukan pak gubernur, membantu beliau dalam membangun Kaltara ini. Dan kita berharap mereka ini benar-benar ahli di bidangnya,” ujarnya dikonfirmasi Koran Kaltara, Rabu (9/6/2021).

Namun demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan, bahwa gubernur tidak hanya bertumpu pada masukan dari TGUPP. Masukan sekaligus koreksi dari elemen masyarakat lainnya juga harus tetap menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

“Tim ini bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan gubernur. Kita apresiasi ini sudah dibentuk dan kita menghargai. Orang-orang yang dipilih oleh beliau untuk bekerja sama dengan beliau, untuk percepat (pembangunan) Kaltara bisa lebih baik. Tapi, jangan bertumpu pada tim saja. Seluruh lapisan masyarakat wajib dilibatkan. Tidak terlepas dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk beri masukan yang baik kepada gubernur,” tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, jika ada kebijakan yang dinilai tidak sesuai kebutuhan publik, perlu memperhatikan aspirasi masyarakat. Kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar, apalagi sifatnya memberi solusi yang jauh lebih baik.  “Kalau ada kurang pas, bisa memberi kritikan atas kebijakan beliau (gubernur),” tambahnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari